DPR Tak Sepakat Proses Hukum Ditunda, Kapolri: Asal Jangan Dikatakan Kriminalisasi

DPR Tak Sepakat Proses Hukum Ditunda, Kapolri: Asal Jangan Dikatakan Kriminalisasi


DEMOKRASI - Keputusan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum mendapat protes keras dari anggota DPR RI.

Protes ini lantas dipertimbangkan oleh pimpinan dewan dan aparat penegak hukum, hingga masalah tersebut tidak disahkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Bawaslu, Ketua KPK dan anggota DPR RI.

Menanggapi masalah tersebut, Kapolri mengaku akan bicarakan masalah ini dengan Kejaksaan, Bawaslu dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dibahas dalam intenal penegak hukum.

“Ya nanti mungkin kita bicarakan dengan Kejaksaan, Bawaslu, dan Ketua KOk, biar nanti secara internal kita bahas lagi ya, teknisnya seperti apa,” kata Kapolri di ruang rapat Pansus B, DPR RI, Kamis (11/1).

Dikatakan Kapolri, masalah hukum di Pilkada serentak ini akan terus berkembang, hingga pada pelanggaran ijazah palsu dan money politik. Untuk itu, lanjut Kapolri, pihaknya tak masalahkan keputusannya akan ditunda atau disepakati.

“Inikan akan berkembangkan lagi, seperti masalah ijazah palsu, dann lain-lain, termasuk money politik. Apapun juga nanti kesepakatannya, kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending, polisi setuju, kalau seandainya disepakati untuk tidak dipending ok juga,” ujarnya.

Namun, Kapolri mengingatkan pihak terkait, terutama anggota DPR RI dan Partai Politik agar tidak menuduh langkah tegas Polri dalam menegakan hukum terhadap calon kepala daerah sebagai aksi kriminalisasi.

“Tapi kalau nanti Polri memanggil pasangan calon, pada saat proses jangan dikatakan kriminalisasi, itu saja,” tegas Kapolri.

SUMBER DEMOKRASI.CO

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

Nama

Berita Islam,273,Daerah,415,Ekbis,874,Foto,47,Hukum,2347,Ilmu Islam,7,Jabodetabek,1178,Keamanan,102,Mancanegara,524,Menarik,92,Opini,193,Otomotif,4,Pemilihan,95,Pendidikan,30,Peristiwa,1583,Politik,3585,Sejarah,27,Seleb,416,Sport,78,Suara Publik,272,Tekno,29,Umum,549,Video,408,Wawancara,9,
ltr
item
Demokrasi: DPR Tak Sepakat Proses Hukum Ditunda, Kapolri: Asal Jangan Dikatakan Kriminalisasi
DPR Tak Sepakat Proses Hukum Ditunda, Kapolri: Asal Jangan Dikatakan Kriminalisasi
Keputusan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum mendapat protes keras dari anggota DPR RI.
https://4.bp.blogspot.com/-HClNqw3_GUs/WldRee7g_EI/AAAAAAAAd_w/ff3UTGB28DAHLPLthM1WeqgSTGCWxux2QCLcBGAs/s640/IMG_20180111_182624.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-HClNqw3_GUs/WldRee7g_EI/AAAAAAAAd_w/ff3UTGB28DAHLPLthM1WeqgSTGCWxux2QCLcBGAs/s72-c/IMG_20180111_182624.jpg
Demokrasi
http://www.demokrasi.co/2018/01/dpr-tak-sepakat-proses-hukum-ditunda.html
http://www.demokrasi.co/
http://www.demokrasi.co/
http://www.demokrasi.co/2018/01/dpr-tak-sepakat-proses-hukum-ditunda.html
true
8638954034400715189
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy