Soal Pj Gubernur, PKS: Mendagri Akan Melanggar Aturannya Sendiri

Soal Pj Gubernur, PKS: Mendagri Akan Melanggar Aturannya Sendiri


DEMOKRASI - Penunjukan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Yakni, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016.

"Kalau benar seperti yang diberitakan, maka Mendagri akan melanggar aturannya sendiri," ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta, kepada rilis.id di Jakarta, Jumat (26/1/2018). Regulasi yang dimaksud, Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016.

Pada dua regulasi tersebut, jelasnya, tak disebutkan personel Polri sebagai Pj kepala daerah. Jika mengacu UU Pilkada, Pj Gubernur diambil dari kalangan pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau pemerintah provinsi (pemprov).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengusulkan Asops Polri Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumut. Katanya, kedua nama tersebut terpilih setelah berdiskusi dengan elite Polri.

Keduanya bakal menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah, lantaran masa jabatan Gubernur Jabar selesai 13 Juli dan Sumut 17 Juli. Sedangkan Pilkada 2018 berlangsung 27 Juli. Meski begitu, belum ada keputusan Presiden Joko Widodo terkait usulan tersebut.

SUMBER DEMOKRASI.CO

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

Nama

Berita Islam,273,Daerah,415,Ekbis,874,Foto,47,Hukum,2347,Ilmu Islam,7,Jabodetabek,1178,Keamanan,102,Mancanegara,524,Menarik,92,Opini,193,Otomotif,4,Pemilihan,95,Pendidikan,30,Peristiwa,1582,Politik,3585,Sejarah,27,Seleb,416,Sport,78,Suara Publik,272,Tekno,29,Umum,549,Video,408,Wawancara,9,
ltr
item
Demokrasi: Soal Pj Gubernur, PKS: Mendagri Akan Melanggar Aturannya Sendiri
Soal Pj Gubernur, PKS: Mendagri Akan Melanggar Aturannya Sendiri
Penunjukan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Yakni, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016.
https://2.bp.blogspot.com/-nPF4jAmA9eQ/WmsbH0uAkCI/AAAAAAAAe54/yXjlRwUSxrASfXlXhKEvZq6jNG2TOn8UACLcBGAs/s640/Sukamta%252B22%252B11%252BRIMG_1853.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nPF4jAmA9eQ/WmsbH0uAkCI/AAAAAAAAe54/yXjlRwUSxrASfXlXhKEvZq6jNG2TOn8UACLcBGAs/s72-c/Sukamta%252B22%252B11%252BRIMG_1853.jpg
Demokrasi
http://www.demokrasi.co/2018/01/soal-pj-gubernur-pks-mendagri-akan.html
http://www.demokrasi.co/
http://www.demokrasi.co/
http://www.demokrasi.co/2018/01/soal-pj-gubernur-pks-mendagri-akan.html
true
8638954034400715189
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy