Tunda Proses Hukum, KPK Tolak Permintaan Kapolri?

Tunda Proses Hukum, KPK Tolak Permintaan Kapolri?


DEMOKRASI - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta aparat penegak hukum menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kecuali yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa mereka akan tetap bekerja sesuai kewenangan. "KPK menjalankan tugas sesuai dengan aturan di KUHAP dan UU KPK saja. Tentu tetap dilakukan secara prudent," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Sabtu (6/1).

Dia menjelaskan, untuk dukungan terhadap Pilkada, KPK melaksanakan tugas pencegahan seperti membuka loket khusus laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN). "Kita menyediakan dua puluh loket khusus untuk calon kepala daerah. Silakan datang atau berkonsultasi," pungkas Febri.


Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk tidak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh KPU nantinya. Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan bahwa pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai.

Bahkan dia juga mengajak aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan dengan koordinasi bersama Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) melakukan hak serupa.

Tito menilai, pemanggilan terhadap calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU bisa memengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik.

Kendati demikian, ada pengecualian untuk operasi tangkap tangan jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima suap. Orang tersebut akan tetap diproses hukum. Namun, jika orang tersebut berkapasitas saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka Tito meminta agar proses dihentikan dulu.

SUMBER DEMOKRASI.CO

BACA JUGA:

BAGAIMANA KOMENTAR ANDA?

Nama

Berita Islam,273,Daerah,415,Ekbis,874,Foto,47,Hukum,2347,Ilmu Islam,7,Jabodetabek,1178,Keamanan,102,Mancanegara,523,Menarik,92,Opini,194,Otomotif,4,Pemilihan,95,Pendidikan,30,Peristiwa,1582,Politik,3587,Sejarah,27,Seleb,416,Sport,78,Suara Publik,272,Tekno,29,Umum,549,Video,407,Wawancara,9,
ltr
item
Demokrasi: Tunda Proses Hukum, KPK Tolak Permintaan Kapolri?
Tunda Proses Hukum, KPK Tolak Permintaan Kapolri?
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta aparat penegak hukum menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kecuali yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
https://3.bp.blogspot.com/-UGmvGPGQiNc/WlCUSQfwt0I/AAAAAAAAdmw/zbxpcj2VTBI_d8QHqaV7JKnq1gWTf46EQCLcBGAs/s640/kpk-tolak-permintaan-kapolri_m_179662.jpeg
https://3.bp.blogspot.com/-UGmvGPGQiNc/WlCUSQfwt0I/AAAAAAAAdmw/zbxpcj2VTBI_d8QHqaV7JKnq1gWTf46EQCLcBGAs/s72-c/kpk-tolak-permintaan-kapolri_m_179662.jpeg
Demokrasi
http://www.demokrasi.co/2018/01/tunda-proses-hukum-kpk-tolak-permintaan.html
http://www.demokrasi.co/
http://www.demokrasi.co/
http://www.demokrasi.co/2018/01/tunda-proses-hukum-kpk-tolak-permintaan.html
true
8638954034400715189
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts TAMPILKAN SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman Berita View All SARAn UNTUK ANDA KATEGORI ARSIP CARI BERITA ALL POSTS Berita yang Anda Cari Tidak Ditemukan! Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Baru Saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow KONTEN INI TERBATAS! Silahkan Bagikan Untuk Membuka atau Melihatnya Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy