DEMOKRASI - Dinamika masa kampanye terus diwarnai adu pesan politik dua kubu yang bersaing di Pilpres 2019. Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menampilkan genre politik dengan gaya propagandanya.

"Suka tidak suka, telah hadir di gelanggang politik kita suatu genre politik baru yang diusung Prabowo. Propaganda itu isinya palsu semua," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir kepada VIVA, Selasa, 23 Oktober 2018.

Dia menyindir pesan yang disampaikan Prabowo soal kritikan ke pemerintahan Jokowi seringkali tak objektif. Ia menilai gaya pesan ala Prabowo yang mengkritik persoalan ekonomi itu hanya untuk memengaruhi masyarakat.

"Pesan-pesan Prabowo yang tidak objektif tapi bertujuan untuk memengaruhi masyarakat atau propaganda," tutur Ketua Fraksi Hanura di DPR itu.

Kemudian, Inas menjamin pihaknya tak akan terpengaruh terhadap propaganda ala Prabowo. Pihak TKN siap menghadapinya dengan strategi yang taktis demi kemenangan Jokowi untuk periode kedua.

"Politik itu enggak boleh emosional dan baper. Kalau baper nanti kayak Prabowo. Harus taktis itu politik demi kemenangan Jokowi di pilpres. Insya Allah Jokowi lanjut," ujar Inas.

Di Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mendapatkan nomor urut 02. Prabowo-Sandi bersaing melawan duet Jokowi-Ma'ruf Amin yang merupakan pasangan nomor urut 01.

SUMBER


DEMOKRASI - Presiden PKS Sohibul Iman menerbitkan surat edaran untuk seluruh DPR RI Fraksi PKS. Dalam surat tersebut Sohibul meminta agar anggota legislator PKS mengoptimalkan kampanye cawapres Sandiaga Uno.

Surat edaran bernomor 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tentang optimalisasi anggota legislatif DPR untuk kampanye cawapres Sandiaga Shalahuddin Uno diperoleh wartawan pada Senin (22/10/2018). Surat tersebut diteken Sohibul pada 17 September 2018.

"Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami minta untuk memberdayakan sumber daya yang dimilikinya untuk menginisiasi dan mengoptimalkan kampanye calon wakil presiden Sandiaga Shalahuddin Uno di daerah pemilihannya masing-masing," demikian poin inti surat edaran tersebut.

Lalu bagaimana dengan capres Prabowo Subianto? Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menjawab.

HNW membenarkan adanya surat edaran tersebut. Namun, dia menegaskan, dengan adanya surat tersebut bukan berarti PKS tidak mendukung Prabowo.

"Memang ada surat edaran itu. Bukan berarti belum dilakukan kampanye pileg dan pilpres. Itu hanya menegaskan, menguatkan, jadi kebijakan dasarnya kita, PKS, mendukung Prabowo-Sandi sebagai capres-cawapres. Itu sudah kebijakan yang diambil dan kami serius," ujar HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

HNW mencontohkan keseriusan PKS dalam mendukung Prabowo-Sandiaga yakni saat memfasilitasi deklarasi dukungan buruh migran untuk pasangan itu. Eks Ketua MPR itu memastikan PKS juga akan mengoptimalkan kampanye Prabowo.

"Dalam sisi ini, maka PKS komitmen dan melaksanakan komitmennya untuk memenangkan Prabowo-Sandi melalui partai, melalui struktur, termasuk juga melalui caleg dari PKS. Jadi itu penguatan saja," jelasnya.

Sementara itu, Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut dukungan PKS tidak bisa setengah-setengah. Menurutnya, surat edaran tu hanya semacam teknis kampanye, tanpa mengesampingkan dukungan bagi Prabowo juga.

"Sudah pasti mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi. Satu paket itu, nggak bisa setengah paket," ucap Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun, juga menanggapi perihal surat edaran optimalisasi kampanye Sandiaga. Rico menganggap surat edaran tersebut bagian dari upaya PKS menyelamatkan diri di Pileg 2019.

"Gejala ini sebenarnya bisa menghinggapi semua partai pendukung Jokowi atau Prabowo, kecuali PDIP dan Gerindra. Hanya PKS-lah sepertinya yang berani memulai duluan, sementara partai lain terancam gigit jari karena jika berlangsung terus, ini 2019 menuju dwitunggal partai, PDIP dan Gerindra akan menang besar," jelas dia.

"Langkah PKS dengan surat ini bisa dibaca ada semangat baru: lupakan pilpres, lebih baik urus pileg saja," terka Rico.

SUMBER


DEMOKRASI - Darwis kakek berusia 70 tahun warga Kota Dumai di Riau ditemukan tewas mengapung di tepi sungai. Hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda korban kekerasan.

"Korban pertama kali ditemukan warga bernama Epi Hendra (43) kemarin. Setelah itu warga melaporkan penemuan mayat tersebut ke Sat Polair Polres Dumai," kata Kapolres Dumai, AKBP Restika Pardamean Nainggolan kepada wartawan, Selasa (23/10/2018).

Restika menjelaskan, korban merupakan warga Jl Sudirman Gang Karya 1, Kecamatan Dumai Timur. Korban ditemukan mengapung di sungai Dumai tepatnya di belakang gudang minyak Primkopal, di Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota. Korban ditemukan pada Senin (22/10) dan sorenya dilakukan visum.

"Hasil visum yang kita lakukan terhadap korban, tidak ditemukan ada bekas kekerasan. Jasad korban sudah kita serahkan ke pihak keluarga," kata Restika.

Masih menurut Restika, sebelumnya anak korban, Sopi bahwa orang tuanya pada Minggu (21/10) meminta minum di warung miliknya. Korban mengaku saat itu akan mengambil daun, namun tak disebutkan jenis daunya.

"Korban berjalan melewati warung milik warga lainnya. Warga sempat melarang dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah. Namun korban menolak," kata Restika.

Sejak itu, kata Restika, keberadaan korban tidak diketahui. Esok harinya, korban ditemukan meninggal mengapung di sungai.

"Kesimpulan korban meninggal karena faktor sudah tua, dan tidak ada unsur korban kekerasan," tutup Restika.

SUMBER


DEMOKRASI - Diduga mengantuk, seorang pengemudi truk pengangkut hebel lepas kendali hingga akhirnya menghantam sejumlah mobil di Jalan Margonda, perempatan lampu merah Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 23 Oktober 2018. Akibat peristiwa ini, lima mobil ringsek parah.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Depok, Komisaris Sutomo, mengungkapkan kejadian itu bermula ketika pengemudi truk dengan nomor polisi B 9258 BDF yang melaju di kawasan Margonda dari arah Jakarta menuju Depok hilang kendali. Ahmad Mursidik (sopir truk) diduga mengantuk sehingga menghantam empat mobil yang sedang berhenti di lampu merah.

"Sebelum kecelakaan truk pengangkut hebel yang sedang melaju di Jalan Margonda dari arah selatan ke utara, tiba-tiba merasakan kantuk saat mendekati lampu merah pertigaan Jalan Juanda. Iya, diduga pengemudinya merasakan kantuk berat sehingga menabrak ke empat mobil yang sudah berhenti tadi," kata Sutomo pada wartawan.

Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet cukup panjang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Sejumlah petugas dibantu warga pun telah berhasil mengevakuasi pengemudi truk dari balik kemudi yang terlihat ringsek parah itu.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ada beberapa luka ringan. Namun rata-rata mobil yang tertabrak mengalami kerusakan cukup parah," kata Sutomo.

Adapun mobil yang terlibat dalam kecelakaan beruntun itu yakni, truck dengan nomor polisi B 9305 TQA, mobil Daihatsu Sigra B 1147 EOV dengan pengemudi atas nama Ahmad yusuf (48 tahun), mobil Honda Fredd B 1719 TRD pengemudi Abdul Hamid Mahmudi (38 tahun), dan mobil Honda Odyssey B 1680 MF pengemudi Rustama (53 tahun).

"Saat ini kasusnya sedang ditangani Unit Laka Lantas Polresta Depok. Mobil truk yang dikemudikan oleh Ahmad sudah kami amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut," kata Sutomo.

SUMBER


DEMOKRASI - Presiden Joko Widodo bereaksi keras terkait polemik dana kelurahan, yang rencananya akan ia cairkan pada 2019. Bahkan, Jokowi tidak segan-segan menyebut banyak politikus sontoloyo.

Jokowi menyebutkan adanya dana kelurahan karena memang dibutuhkan untuk pembangunan di kampung-kampung. Jokowi tidak terima setiap kebijakan pemerintah selalu dikait-kaitkan dengan urusan politik khususnya Pilpres 2019.

"Kehidupan bukan politik saja, ada sosial, budaya ekonomi, kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk memengaruhi masyarakat. Hati-hati banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo," ujar Jokowi saat pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.

Jokowi mengatakan, itulah kepandaian dari politikus. Tapi ia menilai, banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya juga tinggi sehingga tidak terpengaruh.

Jokowi meminta agar semua kebijakan pemerintah tidak dikaitkan dengan politik. Mantan gubernur DKI itu terlihat geram, karena selalu dikaitkan dengan pilpres.

"Kita semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubung-hubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini," katanya.

SUMBER


DEMOKRASI - Deklarasi kampanye damai Pemilu telah digulirkan pada 23 September 2018. Namun, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengatakan selama kampanye damai berlangsung sebulan terakhir, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran.

Pelanggaran yang ditemui adalah aksi money politics alias politik uang yang masih dilakukan para calon anggota legislatif di daerah-daerah, bahkan sudah sampai tahap pengadilan. Abhan pun mengakui pihaknya masih melakukan evaluasi dan penyidikan lebih lanjut.

"Terkait evaluasi masa kampanye ada dugaan beberapa pelanggaran sampai hari ini proses penyidikan. Ditemukan money politics masih mewarnai dan ada beberapa daerah sampai pengadilan," ucap Abhan di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Bagi dia, kasus money politics tentunya menjadi perhatian lebih bagi Bawaslu untuk lebih tegas mencegah praktik tersebut. Abhan juga mengimbau masyarakat untuk ikut mencegah money politics, dengan menolak pemberian dana dari para caleg.

"Tentunya ini menjadi warning untuk pencegahan. Potensi kontestasi ini sangat tinggi, kalau mereka berpikir pragmatis. Maka dari itu saya imbau kepada masyarakat untuk tidak mengambil uang sogok dari para caleg, kita juga akan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat," tambahnya.

SUMBER
Diberdayakan oleh Blogger.