logo

Dua Ahli KPK Beda Pendapat Soal Gugurnya Praperadilan Setya Novanto

Dua Ahli KPK Beda Pendapat Soal Gugurnya Praperadilan Setya Novanto

DEMOKRASI - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam sidang praperadilan Setya Novanto (Setnov) yang digelar hari ini.

Dalam memaparkan soal status praperadilan Setnov, dua ahli yang dihadirkan KPK, yakni Ahli Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Komariah Emong Sapardjaja dan Ahli Hukum Pidana Mahmud Mulyadi memiliki pandangan yang berbeda.

Mahmud beranggapan, status praperadilan yang diajukan Setnov gugur sejak sidang perdana pokok di Pengadilan Tipikor berlangsung.

"Praperadilan gugur saat sidang pertama," kata Mahmud di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

Mahmud menjelaskan, sidang pertama yang dimaksud ialah saat pertama kali hakim membuka sidang, bukan saat hakim mulai membacakan dakwaan.

"Saya katakan, (praperadilan gugur) saat sidang pertama kali dibuka ketika majelis hakim membuka sidang pertama, nanti tinggal agendanya apa," jelasnya.

Menurutnya, gugurnya praperadilan sejak sidang dibuka dimaksudkan agar tidak ada 'permainan' yang dilakukan terdakwa dalam hal mengulur-ulur waktu hingga praperadilan membacakan putusan.

"Kalau agendanya surat dakwaan baru dinyatakan gugur, nanti terjadi permohonan penundaan ketidakhadiran. Ingat, kata majelis hakim itu yang ditunda apa, tunda sidang atau tunda pembaca dakwaan?" katanya.

Hal itu berbeda dengan pernyataan Ahli Komariah Emong Sapardjaja. Menurut Komariah, gugurnya sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar nonaktif tersebut terjadi apabila surat dakwaan telah dibacakan oleh hakim dalam sidang pokok perkara.

Hal itu diutarakan guru besar Universitas Padjajaran ini sebagai implementasi dari pasal 82 ayat 1 huruf d yang saat ini menjadi pertimbangan hakim tunggal Kusno dalam mengambil keputusan sidang praperadilan jilid II kasus korupsi e-KTP.

"Kalau biasanya (sidang pokok perkara) sudah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pemeriksaan dilakukan saat surat dakwaan dibacakan, bukan hanya dibuka untuk umum saja," kata Komariah.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...