logo

Efek Putusan MK, Kelompok LGBT Bisa Makin Leluasa

Efek Putusan MK, Kelompok LGBT Bisa Makin Leluasa

DEMOKRASI - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak delik perzinahan dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), berdampak bahaya bagi kehidupan bangsa lantaran bertentangan dengan Pancasila. Apa yang diputuskan MK, secara tidak langsung membuat Kelompok LGBT makin tumbuh subur.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menegaskan bahwa semua agama sudah jelas tidak membolehkan hubungan sesama jenis. Sebab, hal itu memberikan efek buruh bagi perilaku dan kesehatan.

Artinya, putusan MK terkait perzinahan dan LGBT, sudah jelas melanggar idelogi bangsa.

"Ini kan bertolak belakang dengan agama dan Pancasila. Harusnya MK mengkaji lebih dalam lagi efek kedepannya," ujar Sodik saat dihubungi, Jumat (15/12).

Menurut Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), penolakan putusan ini sama saja MK melegalkan adanya hubungan sesama jenis. Imbasnya, para kaum LGBT tidak segan-segan membuka ke publik keberadaan meraka.

‎"Jadinya makin memperkuat semangat kelompok LGBT untuk meluaskan perilaku misinya di bumi Pancasila Indonesia," katanya.

Diungkapkan Sodik, harusnya MK tidak melakukan penolakan terhadap putusan itu. Karena apabila putusan itu diterima maka akan semakin menguatkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

"Karena salah satu misi dasar Pancasila adalah mempertahankan dan membina keutuhan keluarga Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait perluasan aturan soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Gugatan tersebut terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo hingga soal LGBT bisa dipidana.

Pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar IPB Euis Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan.

Pasal-pasal tersebut saat ini ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...