logo

Ketum ICMI: LGBT Itu Bukan Keinginan Objektif, tapi Memang Dari Lahir Sudah Dalam Keadaan Fisik Dua

Ketum ICMI: LGBT Itu Bukan Keinginan Objektif, tapi Memang Dari Lahir Sudah Dalam Keadaan Fisik Dua

DEMOKRASI - Mahkamah Konstitusi telah megeluarkan putusan bahwa LGBT dan kumpul kebo adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipidanakan. Atas putusan MK tersebut, sejumlah pihak memiliki pandangan berbeda bahwa ada yang menyebut  LGBT dan kumpul kebo itu bisa dipindanakan dan ada yang tidak lantaran berbenturan dengan HAM.

Menurut Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, putusan MK sudah semestinya harus dihormati walaupun terdapat kontroversi pada saat pengambilan keputusan tersebut. Adanya perbedaan pendapat diantara sembilan Hakim Konstitusi itu menggambarkan adanya adanya perbedaan dalam jalan pikiran hidup manusia.

“Ada 4 (yang sepakat bisa dipidanakan) dan 5 (yang sepakat tidak bisa dipidanakan) hakim berbeda pandangan. Jadi 5 ini yang menjadi putusan dan 4 menggambarkan ada jalan pikiran yang hidup di masyarakat kita dan terwakili oleh 4 hakim itu dan harus dihormati karena itu kenyataan hidup yang ada di kita,” kata Jimly saat usai menghadiri seminar Indonesia Toinghoa (INTI) di Gedung Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Menurutnya, LGBT adalah sesuatu penyimpangan sosial yang didasarkan atas penyakit atau kelainan sejak lahir. Sehingga, lanjut dia, ada kemarahan psikologis yang akan muncul jika LGBT dianggap sebagai sikap atau perbuatan yang melawan hukum.

“Tapi LGBT itu menyimpang dari ukuran umum bukan tindak pidana. Itu penyakit yang harus disembuhkan dan ini tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua untuk membantu,” tutur Ketua Umum ICMI itu.

“Karena (LGBT) ini kan bukan keinginan objektif dia tapi memang dari sejak lahir sudah dalam keadaan fisik dua,” imbuh Jimly.

Jadi, Jimly mengatakan bahwa LGBT bukan suatu perbuatan tindak pidana sehingga tidak bisa dipidanakan.

“Terlepas setuju atau tidak setuju dan itulah yang benar dan harus diasumsikan sebagai negara hukum. Kita harus menghormati mengakui aturan itu yang merupakan dipilih sebagai kebenaran,” tutupnya

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...