logo

Panglima TNI Minta Jokowi Tambah Tunjangan Tentara Perbatasan

Panglima TNI Minta Jokowi Tambah Tunjangan Tentara Perbatasan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri) dan KSAD Jenderal TNI Mulyono (kanan) santap siang bersama di Ruang Keluarga, Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/12). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
DEMOKRASI - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (14/12). Pada kesempatan itu, Hadi meminta Jokowi untuk memperbaiki kesejahteraan perwira TNI yang bertugas di daerah perbatasan.

Hadi menilai, perbaikan kesejahteraan ini ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi prajurit selama bertugas, utamanya bagi prajurit yang sudah berkeluarga.

"Prajurit-prajurit yang melaksanakan tugas jauh dari satuan induk tentunya juga jauh dari keluarga. Ini agar diperhatikan, utamanya di daerah timur dan perbatasan agar memberikan juga rasa nyaman terhadap keluarganya. Karena, apabila prajurit sudah punya rumah pribadi , maka kebutuhan pokok mereka juga bisa terpenuhi," ujar Hadi di Istana Bogor, Kamis (14/12).

Hadi mengusulkan agar ada tunjangan khusus bagi prajurit di perbatasan. Jokowi, kata Hadi, sudah meminta TNI untuk membuat daftar kebutuhan prajurit di perbatasan.

"Yang di sana (perbatasan) kami hargai dengan insentif (sebagai kompensasi atas) tanggung jawabnya sehingga mereka mendapatkan tunjangan khusus yang nanti diberikan ke prajurit di sana," kata dia.

Hadi melanjutkan, TNI ingin memastikan bahwa seluruh prajurit mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga, selain tunjangan, TNI juga akan terus membangun perumahan prajurit.

Selama ini TNI membangun 1.000 rumah setiap tahunnya, khususnya bagi keperluan prajurit Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

"Sehingga, ketika berkegiatan di sana, prajurit jadi tenang dan meninggalkan gaji dan well pay di rumah. Karena apa, mereka bertugas bisa sampai enam bulan bahkan hampir setahun," kata Hadi.

Industri Pertahanan

Hadi juga berharap peralatan militer yang digunakan instansi tidak lagi berasal dari pabrikan luar negeri. Ia berharap industri peralatan militer yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT Pindad (Persero) bisa memenuhi kebutuhan TNI.

Masalah perlengkapan militer tersebut, kata Hadi, juga merupakan satu dari sekian agenda yang dibahas dengan Jokowi.

"Presiden menginginkan industri strategis ini ditingkatkan karena untuk mendukung kebutuhan dari angkatan darat, laut, dan udara, tentunya hasil dari industri strategis ini adalah dukungan yang sangat penting," kata Hadi.

Ia melanjutkan, salah satu peralatan miiter yang ingin dipenuhi secara mandiri adalah kapal perang.

"Industri kapal di negara lain itu tergantung dengan kelasnya dan juga alurnya. Kalau alurnya, misal, di Surabaya itu terbatas dan tidak bagus, mungkin bisa membangung galangan kapal panjang di tempat lain. Secara khusus oleh Kasal akan dilaporkan secara resmi," kata dia.

Selain peralatan militer, isu lain yang menjadi agenda pertemuan Hadi dan Jokowi adalah proses transisi kepemimpinan di tubuh TNI.

Menurutnya, sejauh ini perpindahan kepemimpinan TNI sangat lancar karena Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diklaim mendukung proses tersebut secara penuh.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...