logo

PKS Lengserkan Fahri dari Kursi Wakil Ketua DPR, Ini Dia Penggantinya

PKS Lengserkan Fahri dari Kursi Wakil Ketua DPR, Ini Dia Penggantinya

DEMOKRASI - Posisi Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR, kembali 'digoyang' oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab dalam rapat paripurna kali ini surat dari Fraksi PKS itu dibacakan terkait usulan mengganti legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta mengaku DPP PKS memang telah mengirimkan surat ke Fraksi PKS. Menurutnya perlu adanya pergantian posisi wakil ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Fahri Hamzah.

"Iya memang ada surat dari DPP ke Fraksi," ujar Sukamta saat dihubungi, Senin (11/12).

Surat resmi DPP PKS atas pergantian Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)

Fahri Hamzah juga dikatakannya tidak mempermasalahkan dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR. Sebab memang wakil ketua DPR ini menjadi jatah dari PKS. “Pak Fahri enggak ada masalah," katanya.

‎Diketahui, surat bernomor 33/K/DPP-PKS/2017, diteken langsung oleh Sohibul ditujukan kepada pimpinan DPR tanggal 11 Desember 2017. Surat itu berisi tentang permohonan DPR untuk mencopot Fahri Hamzah dari posisi wakil ketua DPR. Selanjutnya posisi itu diberikan kepada anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa.

Kemudian surat selanjutnya dikirim oleh Sohibul kepada Fraksi PKS di DPR. Sohibul ingin, Fraksi PKS segera melakukan pergantian antarwaktu kepada Fahri Hamzah. Surat itu bernomor B-35/DPP-PKS/2017.

Sekadar informasi, pada 2016 lalu, DPP PKS memecat Fahri Hamzah lantaran dianggap telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sebagai gantinya, DPP PKS menunjuk Ledia Hanifah sebagai Wakil Ketua DPR.

Atas pemecatan itu, Fahri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ada tiga pihak yang digugat Fahri, yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

Pada akhirnya majelis hakim memenangkan Fahri dalam gugatannya itu. Bahkan dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...