logo

PPP: Pendidikan Ala Barat Dilindugi, Kok Pendidikan Keagamaan Belum?

PPP: Pendidikan Ala Barat Dilindugi, Kok Pendidikan Keagamaan Belum?

DEMOKRASI - Anggota Fraksi PPP DPR Ahmad Baidhowi mendorong lembaganya segera melakukan harmonisasi dan pembahasan RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Dia ingin pembahasan itu cepat dilakukan agar pendidikan keagamaan dan pesantren tidak lagi dinomorduakan di republik ini.

“Kami sudah menyurati pimpinan Baleg (Badan Legislasi) agar segera melakukan pembahasan terhadap RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Ini usulan dari PPP,” ucap Awiek, sapaan Baidhowi, Jumat (8/12).

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 yang disahkan awal pekan lalu, RUU ini naik dari nomor 43 menjadi 37. Menurut Awiek, dengan naiknya nomor urut ini, pembahasan harus segera dilakukan agar RUU tersebut benar-benar bisa disahkan di 2018 nanti.

Awiek menganggap, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren termasuk yang ditunggu-tunggu publik. Makanya, DPR tidak boleh berlama-lama. DPR harus bekerja cepat.

“Ini ditunggu publik karena ini menyangkut nasib lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia, baik Islam, Kristen, Budha, Katolik, maupun Konghucu. Jadi, bukan satu agama saja. Saya berharap, di tahun 2018, RUU ini bisa disahkan sehingga kita punya payung hukum yang jelas,” katanya.

Selama ini, tambahnya, lembaga pendidikan keagamaan seringkali dinomorduakan dalam sistem pendidikan nasional. Dana yang diberikan Pemerintah sangat kecil. Perhatiannya juga tidak. Bahkan, keberadaannya sering tidak dipandang.

Kurang perhatian itu, kata anggota Komisi II DPR ini, terjadi karena pengaturannya kurang tertata dengan baik. Masalah pendidikan hanya diatur dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang tersebut hanya bersifat umum.

“Selama ini hanya di Sisdiknas, bukan Undang-Undang khusus. Makanya harus ada Undang-Undang khusus agar hasilnya juga bagus. Ke depan, kita berharap tak ada lagi yang meragukan pendidikan keagamaan,” ucapnya.

Kata dia, Undang-Undang tersebut juga bisa mengurangi masalah dalam pendidikan umum. Contohnya masalah sistem full day school. Jika ada Undang-Undang khusus, dia yakin wacana full day school tidak akan menjadi kontroversi. Sebab, tidak akan ada lagi kekhawatiran lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah bubar dengan penerapan sistem itu.
Selama ini, tambahnya, lembaga pendidikan keagamaan cuma diajarkan ala kadarnya. Pendidikan keagamaan tidak mendapat porsi yang lebih tinggi.
Dengan kehadiran RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, akan menempatkan lembaga pendidikan keagamaan dalam porsi yang seharusnya dan bukan lagi dianggap pendidikan sampingan.

“Tidak seperti sekarang, lembaga pendidikan agama seperti antara hidup dan mati. Padahal, lembaga pendidikan keagamaan ini merupakan lembaga pendidikan tertua yang sampai sekarang masih bertahan. Contoh, pondok pesantren. Itu kan kelanjutan pendidikan padepokan yang dipadukan dengan dunia Islam sehingga jadilah pesanten. Ini harus diperhatikan. Masak, pendidkan ala barat sudah dilindungi sementara pendidikan keagamaan belum. Makanya kami mita di Baleg segera dibahas,” demikian Awiek.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...