logo

Agenda Poros Maritim Jokowi Dinilai Sulit Direalisasikan

Agenda Poros Maritim Jokowi Dinilai Sulit Direalisasikan

DEMOKRASI - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebut jargon poros maritim dunia belum menunjukan arah jelas dan agenda itu sulit direalisasikan.

Poros maritim telah dibeberkan Presiden Jokowi saat berpidato dalam pertemuan ASEAN di Nay Pyi Taw pada 2014. Kedua, dipaparkan dalam RPJMN 2015-2019. Menurut Fadli keduanya masih bersifat terlalu umum untuk disebut sebagai blue print.

“Aspek lain poros maritim yang penting menjadi catatan, yaitu terkait penyelesaian batas maritim,” ungkap Fadli Zon dalam pernytaan tertulis, Ahad (31/12/2017).

Menurut Fadli penyelesaian batas maritim tak ada target pasti. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2017, hanya ada target jumlah negosiasi dan perjanjian batas maritim dengan negara tetangga. Batas maritim, lanjutnya, adalah syarat utama mengamankan potensi maritim.

“Bagaimana Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia, jika pintu lautnya saja masih bolong-bolong? Rawan pencurian dan sengketa,” terangnya.

Sejauh ini Indonesi baru meratifikasi dua perjanjian batas maritim. Pertama, perjanjian untuk perbatasan wilayah laut Indonesia-Singapura, dan kedua Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina.

“Ada 10 negara yang memiliki batas maritim dengan Indonesia. Belum tuntas pembahasan batas teritorial, kontinental, dan zona ekonomi eksklusif,” lanjut Fadli.

“Dengan progres yang lambat seperti sekarang, rasanya sulit bagi pemerintah menyelesaikan seluruh perjanjian batas maritim sebelum 2019. Artinya, agenda poros maritim pun akan sulit direalisasikan,” tandasnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...