logo

DPR Dukung Menteri Susi Terus Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

DPR Dukung Menteri Susi Terus Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

DEMOKRASI - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus tetap melanjutkan kebijakannya menenggelamkan kapal yang berani mencuri ikan di laut Indonesia.

"Loh, meskipun tindakan tegas (peneggelaman kapal) sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini, pencurian ikan di laut Indonesia masih kerap terjadi. Lalu, apa jadinya kalau penenggelaman yang sudah terbukti menimbulkan efek jera itu sampai  dihentikan?” kata anggota Komisi IV DPR, Rahmad Handoyo dalam keterangannya.

Sebagai politisi yang peduli dengan kehidupan para nelayan, Rahmad merasa perlu menyampaikan pendapat terkait  pernyataan Menko Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang memerintahkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk berhenti menenggelamkan kapal.

Diberitakan sebelumnya, Luhut dalam rapat koordinator bersama dengan sejumlah menteri yang berada di bawah koordinasinya, Senin (8/1) lalu, meminta agar ke depan tidak ada penenggelaman kapal lagi. Luhut beralasan, saatnya sekarang Indonesia fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor nasional meningkat.

Masih menurut Rahmad Handoyo, penenggelaman kapal sebetulnya sah-sah saja dan perlu tetap dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang kerap mencuri ikan di laut Indonesia.

"Aksi pencurian ikan itu kan sangat merugikan nelayan kita. Karena itu pemerintah harus hadir dan berani mengambil tindakan tegas (penenggelaman) melindungi kekayaan laut Indonesia," tegas Rahmad Handoyo.

Politisi PDI Perjuangan asal Jawa Tengah ini berpendapat, kebijakan Menteri Susi menelenggamkan kapal yang melakukan pencurian ikan atau Illegal Unreported and Unregulated Fishing di Indonesia, sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

"Sekali lagi, aksi penenggelaman kapal yang selama ini dilakukan Menteri Susi bisa menimbulkan efek jera. Karena itu, kebijakan itu harus tetap dilanjutkan, bukan malah dihentikan. Lagipula, aksi tersebut (penenggelaman kapal) kan sudah diatur undang-undang. Jadi kenapa mesti dihentikan," tandas Rahmad.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...