logo

DPR Tak Sepakat Proses Hukum Ditunda, Kapolri: Asal Jangan Dikatakan Kriminalisasi

DPR Tak Sepakat Proses Hukum Ditunda, Kapolri: Asal Jangan Dikatakan Kriminalisasi

DEMOKRASI - Keputusan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum mendapat protes keras dari anggota DPR RI.

Protes ini lantas dipertimbangkan oleh pimpinan dewan dan aparat penegak hukum, hingga masalah tersebut tidak disahkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Bawaslu, Ketua KPK dan anggota DPR RI.

Menanggapi masalah tersebut, Kapolri mengaku akan bicarakan masalah ini dengan Kejaksaan, Bawaslu dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dibahas dalam intenal penegak hukum.

“Ya nanti mungkin kita bicarakan dengan Kejaksaan, Bawaslu, dan Ketua KOk, biar nanti secara internal kita bahas lagi ya, teknisnya seperti apa,” kata Kapolri di ruang rapat Pansus B, DPR RI, Kamis (11/1).

Dikatakan Kapolri, masalah hukum di Pilkada serentak ini akan terus berkembang, hingga pada pelanggaran ijazah palsu dan money politik. Untuk itu, lanjut Kapolri, pihaknya tak masalahkan keputusannya akan ditunda atau disepakati.

“Inikan akan berkembangkan lagi, seperti masalah ijazah palsu, dann lain-lain, termasuk money politik. Apapun juga nanti kesepakatannya, kalau nanti disepakati misalnya untuk dipending, polisi setuju, kalau seandainya disepakati untuk tidak dipending ok juga,” ujarnya.

Namun, Kapolri mengingatkan pihak terkait, terutama anggota DPR RI dan Partai Politik agar tidak menuduh langkah tegas Polri dalam menegakan hukum terhadap calon kepala daerah sebagai aksi kriminalisasi.

“Tapi kalau nanti Polri memanggil pasangan calon, pada saat proses jangan dikatakan kriminalisasi, itu saja,” tegas Kapolri.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...