logo

Dukungan Para Jenderal, Tak Menjamin Capres Menangi Pilpres 2019

Dukungan Para Jenderal, Tak Menjamin Capres Menangi Pilpres 2019

DEMOKRASI - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, dukungan para  jenderal kepada Prabowo Subianto dan Joko Widodo tak menjamin calon yang didukung para jenderal itu memenangi Pilpres 2019.

“Yang terpenting sebenarnya dukungan luas masyarakat pemilih kepada calon presiden. Bukan dukungan para jenderal baik aktif maupun yang sudah pensiun. Rakyatlah pada dasarnya yang bisa menentukan menang kalahnya calon dalam Pilkada 2018 atau Pilpres 2019 mendatang. Oleh karena itu jangan remehkan dukungan rakyat kepada para calon dengan mengingkari janji-janji politiknya," kata Siti Zuhro kepada Harian Terbit, Senin (29/1/2018).

Siti menegaskan, walaupun dukungan sebenarnya ada di tangan rakyat. Namun dukungan para jenderal tersebut bukan hanya pemanis saja. Dukungan para jenderal adalah riil atau nyata. Tapi dukungan dari para jenderal saja tidak cukup. Karena calon juga harus mendapatkan dukungan yang luas dari rakyat pemilih.

Sementara itu Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni mengatakan, reshuffle jilid III yang dilakukan Presiden Jokowi, belum lama ini, memang semakin memantapkan posisi jenderal baik dari TNI maupun polisi di sisi Jokowi. Apalagi saat ini masuknya Moeldoko sebagai Kepala KSP dan Agum Gumelar sebagai Wantipres. 

Masuknya dua mantan jenderal tersebut semakin mengukuhkan bahwa menjelang Pilpres 2019 Jokowi ingin memperkuat dirinya dengan dukungan para jenderal. "Maka, tidak masalah jika ada ratusan jenderal yang kemudian membentuk  barisan tersendiri mendukung Prabowo Subianto," kata Sya`roni dihubungi, Minggu (28/1/2018).

Sya`roni menuturkan, terbelahnya dukungan para jenderal terhadap para calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang bisa dibaca. Yaitu, pertama, sebagai kelanjutan adanya faksi-faksi saat para jenderal tersebut masih aktif. Kedua, juga bisa dibaca sebagai bentuk keprihatinan para pensiunan jenderal terhadap kepemimpinan Jokowi. Karena dalam kepemimpinan Jokowi mencuat ancaman disintegrasi bangsa, dimana gesekan atas nama SARA sangat kuat sekali di masyarakat.

"Maka sebagai anak bangsa yang didoktrin NKRI harga mati, para jenderal tersebut ingin ada kepemimpinan yang menyatukan," ujarnya.

Dia menilai, sosok Prabowo Subianto dianggap para mantan jenderal tersebut mampu menyelesaikan problem gesekan yang berlatar belakang SARA. Oleh karenanya Pilpres 2019 mendatang merupakan pengulangan Pilpres 2014, karena kedua kandidat yakni Jokowi dan Prabowo juga bertabur jenderal. Namun bertaburnya jenderal di kubu Jokowi juga bisa menjadi blunder. Jokowi harus ingat bahwa kemenanganya di Pilpres 2014 lebih dominan karena faktor para relawan. Karena peran para jenderal bisa dikatakan masih kalah oleh gerakan relawan.

"Maka jika untuk Pilpres 2019 Jokowi lebih memilih dirinya dikelilingi para jenderal dan meminimalkan peran para relawanya yang mayoritas berlatar belakang sipil, maka bukan tidak mungkin Jokowi akan tersungkur di 2019," jelasnya

Demikian juga bagi Prabowo Subianto, sambungnya, jika menginginkan kemenangan di Pilpres 2019, maka lebih baik memperkuat barisan relawan yang berlatar sipil. Salah satu kelemahan di Pilpres 2014 karena terlalu benderangnya para bintang di kubu Prabowo jika dibandingkan relawan sipil.

Sementara itu pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan,adanya ratusan purnawirawan TNI-Polri yang deklarasi mendukung Prabowo menjadi capres 2019 menunjukkan bahwa para purnawirawan terpanggil turun gunung mendukungnya.

"Secara eksplisit mantan Presiden SBY beberapa minggu lalu juga menyebut adanya upaya pihak penguasa menggunakan militer alat pemenangan penguasa," ungkapnya.

Aminudin menuturkan, dalam pidato politik pada Jumat (5/1/2018) lalu di Bogor, Jawa Barat, SBY secara tegas menyebutkan adanya upaya penyalahgunaan banyak instrumen negara seperti BIN, TNI, dan lain sebagainya untuk memenangkan kandidat dan partai tertentu. 

SBY pun menyebut hal tersebut sebagai "Kejahatan oleh Negara. Oleh karena itu SBY mengingatkan netralitas lembaga negara seperti BIN, Polri, TNI, Kejaksaan, BUMN hingga BUMD dalam Pilkada dan Pilpres 2019. SBY juga meminta penggunaan keuangan negara harus diawasi dan diperiksa.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...