Breaking

logo

Sabtu, 06 Januari 2018

Heboh Video Porno, PDIP: Bangsa Ini Genting Moral

Heboh Video Porno, PDIP: Bangsa Ini Genting Moral


DEMOKRASI - Publik dikejutkan dengan tayangan video porno yang begitu viral beberapa hari terakhir ini. Selain itu ada juga foto yang diduga mirip Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sedang memegang paha mulus dan tidak bercelana.

Kondisi sangat disayangkan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. "Ini serius. Bangsa ini di tengah kegentingan moral," tegas anggota Fraksi PDIP itu melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Sabtu (6/1).

Lebih jauh Arteria menuturkan, selama ini semua pihak terlalu terlena dan bangga mendasarkan sejumlah hal pada hak asasi manusia (HAM). Seolah-olah perilaku seksual individu dianggap sebagai hak dasar warga negara tanpa mau melihat ke belakang akan jati diri bangsa dan nilai-nilai moral. Bahkan bisa dikatakan Indonesia terlalu liberal saat ini.

"Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa saat ini kita lebih liberal dibandingkan bangsa atau negara yang liberal dalam perspektif seksual," sebut anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Dia mencontohkan Jakarta. Ibu kota ini bisa dibilang sudah menjadi salah satu surga dunia dalam urusan hiburan malam. "Segalanya ada, cenderung terproteksi oleh hukum negara dan utamanya berbiaya murah. Letaknya pun tersebar secara masif bahkan dekat dengan istana," singgung Arteria.

Oleh karena itu, dengan video mesum anak di bawah umur dan foto yang diduga mirip Bupati Azwar Anas itu harus menjadi kejadian terakhir. Negara juga harus hadir.

Sebab menurutnya, kejadian-kejadian selama ini beserta perkara turunannya terjadi karena semua pihak terutama negara selalu tidak pernah mau serius dalam memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

"Benar saat ini telah hadir kementerian dan lembaga terkait, tapi keberpihakan dalam politik anggaran tidak tercermin sebagai bentuk keseriusan," imbuhnya.

Sejak dulu, lanjut Arteria, DPR maupun pemerintah pun belum tuntas dalam merekonstruksi dan menjabarkan pornografi atau pornoaksi dalam norma perundang-undangan. Dahulu, kedua pihak terlalu sibuk berpolemik ddngan berbagai teori demokrasi dan HAM, sehingga lupa isu-isu strategis.

"Saat ini masalah (video porno) ini menjadi persoalan yang kompleks, rumit dan selalu menjadi polemik dalam penegakan hukumnya," pungkas legislator asal Jawa Timur itu.

SUMBER © DEMOKRASI.CO