Impor Beras 500.000 Ton, DPR: Kenapa Selalu Setiap Jelang Pemilu?


DEMOKRASI - Kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton di tahun keempat menunjukan kegagalan pemerintahan dalam menunaikan janjinya kepada masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Jakarta, Sabtu (13/1) mempertanyakan apakah dengan kebijakan itu harga akan turun. Jangan, justru yang dikhawatirkan akan menimbulkan panic buying seperti operasi pasar yang besar maupun kebijakan impor.

“Atau ada pesanan? padahal Pemerintah juga sudah membentuk Satgas Pangan. Kemana mereka? Kenapa kebijakan seperti ini berulang sepanjang masa, menjelang Pemilu?,” Fahri mempertanyakan.

“Jika masalah di sisi distribusi, yang mengakibatkan cadangan besar kita tidak cukup, Bulog juga harus dievaluasi. Tugas Bulog adalah menyerap beras hasil petani, tugas ini lebih kompleks dibanding impor,” paparnya.

Masih dikatakan dia, padahal belum hilang dalam ingatan kalau pemerintah berjanji tidak akan terjadi gejolak harga.

Akan tetapi, mana janjinya sekarang?, selama ini masyarakat dininabobokan dengan keberadaan data perberasan, sampai-sampai pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan ke depan.

“Namun faktanya harga beras naik. Siapa yang mau ambil tanggung jawab?” sebut Fahri lagi melali akun twitter-nya @Fahrihamzah yang dipost, Sabtu (13/1).

Sekarang, lanjut Fahri, semuanya baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan. Mestinya, pemerintah berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal Januari tahun 2018 ini, bukan semata karena faktor supply dan demand atau faktor cuaca, sampai soal mal praktik kebijakan.

“Katanya ada mafia import, tapi kok mafia lagi? Mafia import katanya sudah dihabisi. Kok ada lagi? Kasian petani. Inikah catatan kenaikan?” ucap politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Oleh karena itu, perlunya evaluasi dan perbaiki faktor-faktor produksi beras yang selama ini terabaikan pemerintah. Sebab, dalam teori-faktor produksi, output beras nasional sangat ditentukan oleh faktor modal (lahan), tenaga kerja, teknologi.

“Hal ini untuk melakukan penetrasi pasar cepat dan membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. Sehingga kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu mengontrol pasokan dan harga. Untuk merealisaikannya butuh koordinasi yang kuat diantara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan,” pungkas politikus NTB tersebut.

SUMBER © DEMOKRASI.CO

Kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton di tahun keempat menunjukan kegagalan pemerintahan dalam menunaikan janjinya kepada masyarakat Indonesia.