logo

Jenderal di Lingkaran Istana, Strategi Baru Jokowi Menjelang 2019

Jenderal di Lingkaran Istana, Strategi Baru Jokowi Menjelang 2019

DEMOKRASI - Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam komposisi kabinet terbarunya. Pelantikan dua purnawirawan jenderal dari TNI ini menambah daftar jumlah jenderal yang ditarik Jokowi masuk dalam lingkaran istana.

Langkah Jokowi menarik dua purnawirawan jenderal ke lingkarannya dinilai Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS sebagai langkah baru. Arya menyebut, Jokowi sedang melakukan perubahan strategi politik menjelang 2019, lantaran pada tahun itu Jokowi diprediksi kembali maju menjadi calon presiden.

Arya menyebut, Jokowi mengubah pola pendekatan politiknya dari isu kelas menangah ke isu berbasis kemasyarakatan. “Karena Pak Teten [basisnya] dari civil society [yang dekat dengan] isu-isu kelas menengah,” ucap Arya kepada Tirto, Rabu (17/1/2017).

Perubahan ini, kata Arya, dilakukan Jokowi buat memudahkan kerja politiknya di masa depan. Arya menilai, tantangan yang akan dihadapi Jokowi jauh lebih berat dari yang dihadapinya dalam periode pertama pemerintahannya.

Perubahan ini pula, disebut Arya, yang membuat Jokowi akhirnya memilih Moeldoko sebagai pengganti Teten Masduki. Sosok Moeldoko disebut Arya memiliki kemampuan untuk menjalankan rencana kerja Jokowi lantaran Moeldoko punya pengalaman sebagai Panglima TNI yang memimpin ribuan prajurit.

Menurut Arya, Moeldoko terbiasa melakukan kerja-kerja penguatan jaringan prajurit, memobilisasi parjurit, dan memproduksi isu serta kontra-intelijen yang dibutuhkan Jokowi buat memuluskan jalannya menjelang 2019.

“Dalam diri panglima, itu semua ada. Dari sisi kepentingan, Moeldoko [bisa digunakan] untuk memastikan menggarap pemilih,” kata Arya dia.

Moeldoko dan TNI Masih Berpengaruh

Soal kemampuan Moeldoko yang dibutuhkan Jokowi ini, pengamat militer Aris Santoso menilai hal itu merupakan salah satu alasan. Alasan lainnya, kata Aris, lantaran Moeldoko dinilai masih punya pengaruh sebagai mantan Panglima TNI.

“Jokowi punya pertimbangan strategis untuk mengamankan 2019,” kata Aris.

Masuknya Moeldoko ke dalam Kabinet Kerja, kata Aris, tak bisa dilihat hanya karena kemampuan Moeldoko belaka. Ia menyebut, Moeldoko punya hubungan dekat dengan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang baru lengser dari posisi Panglima TNI. Gatot merupakan sosok yang belakangan banyak digadang maju sebagai calon wakil presiden lantaran memiliki tingkat elektabilitas yang lumayan.

Buat Aris, masuknya Moeldoko ke dalam kabinet juga berarti Jokowi melihat TNI punya kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Dengan menempatkan Moeldoko, kata Aris, Jokowi memberi ruang kepada TNI terutama dari faksi Angkatan Darat. 

“TNI masih punya tradisi [yang baik], karena masih punya kekuatan riil,” kata Aris.

Membangun Kekuatan di Luar PDIP

Pada sisi lain, Aris memandang, Jokowi sedang menunjukkan kekuatan politiknya dengan menarik Moeldoko. Kata Aris, Jokowi sedang membangun keseimbangan antara partai pendukung dan TNI, serta mencoba merangkul pihak lain di luar pendukung, terutama Susilo Bambang Yudhoyono.

Analisis ini muncul lantaran Moeldoko merupakan sosok yang tak hanya dekat dengan Gatot Nurmantyo tapi juga SBY. Baik Moeldoko maupun Gatot, kata Aris, akan menjadi jangkar penghubung Jokowi dengan Cikeas, kediaman SBY.

“Malah jadi bagus hubungannya [antara SBY-Jokowi]. Selama ini kan dua orang ini jadi jangkar antara SBY-Jokowi. Karena kan SBY berbeda dengan Prabowo, SBY ini moderat dan gampang [diajak] kerja sama,” kata Aris.

Pendapat Aris ini disepakati Arya Fernandes. Menurut Arya, Jokowi sedang ingin menunjukkan dirinya bisa bergerak 100 persen dalam mengendalikan pemerintahan. Jokowi disebut Arya, tak ingin bergantung 100 persen kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama ini menjadi basis massa pendukungnya.

“Dia harus bangun lingkaran politik baru, dia sebagai patron bukan Megawati lagi,” kata Arya.

Tendensi ini, kata Arya, tampak pula dalam penunjukan Agum Gumelar. Meski Agum memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri, Arya menilai, masuknya Agum sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bertujuan memuluskan langkah politik Jokowi di Jawa Barat.

Wilayah Jawa Barat diketahui merupakan basis massa pendukung Prabowo Subianto saat Pemilu Presiden 2014 sekaligus lumbung suara terbesar. Daftar Pemilih Tetap dalam Pilgub Jabar 2018 saja berjumlah 32.809.057 orang. Kemenangan telak di Jabar setidaknya membuka peluang lebih besar pada Pilpres 2019.

Jokowi punya trauma di Jabar. Pada 2014, ia kalah dari Prabowo Subianto secara telak: 40 persen berbanding 60 persen. Dari 26 Kota/Kabupaten, Jokowi hanya unggul di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon. Hasil ini jadi tamparan keras karena mayoritas pemimpin daerah di Jabar berasal dari PDIP.

“Jokowi sadar tak mudah untuk lakukan pergerakan di Jabar. Memasangkan Agum itu untuk mempermudah langkah Jokowi di Jabar,” kata Arya menegaskan.

Jenderal di Lingkaran Jokowi

Masuknya Moeldoko dan Agum Gumelar menambah jumlah jenderal di lingkaran dekat Jokowi. Seusai pelantikan, Presiden Jokowi memberikan penjelasan ihwal alasan penunjukan keduanya. Menurut Jokowi, dirinya sudah berpikir panjang sebelum melantik Agum dan Moeldoko.

“Saya kira banyak lah, saya kira pertimbangan semua apa yang kita putuskan ini sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang, ya,” kata Jokowi seperti dilansir laman Setkab.go.id.

Presiden menilai, masuknya dua jenderal purnawirawan, yaitu Moeldoko dan Agum Gumelar ke lingkaran Istana sebagai hal yang bagus.

Sejauh ini, ada lima pensiunan Jenderal dari TNI dan Polri yang masuk ke dalam lingkaran dekat Jokowi. Mereka adalah Menko Polhukam Jenderal TNI (purn) Wiranto, Menko Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Sedangkan purnawirawan jenderal lain ditempatkan di Dewan Pertimbangan Presiden adalah Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo, Letjen TNI (Purn) Yusuf Kartanegara, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Sedangkan Komjen Pol (Purn) Gorrys Mere ditempatkan Jokowi sebagai Staf Khusus Presiden.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...