Kinerja Menteri Buruk dan Rangkap Jabatan, Wajar Jokowi Lakukan Reshuffle


DEMOKRASI - Memasuki awal tahun 2018, wacana reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo kembali ‎mencuat. Indikasi tersebut, dinilai wajar tatkala mendekati momentum pertarungan politik di 2018 dan 2019. Serta, adanya anggapan mengenai buruknya kinerja beberapa Menteri yang dinilai layak untuk diganti.

Pengamat Politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya, polemik reshuffle tersebut, terutama terkait kursi Airlangga merupakan permasalahan kode etik dari Jokowi.

Keduanya memiliki alasan etik yang sama, Khofifah sudah pasti akan diganti. Namun untuk kursi Menperin, Yunarto nilai, beban sebagai seorang menteri ditambah beban jabatan ketua umum partai bagi Airlangga itu tidak masuk akal.

"Apalagi dalam konteks partai (Golkar) yang sedang bermasalah," tandas Yunarto di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika itu, sekarang ini hanya melihat pada ketegasan Jokowi terhadap kode etik yang dibangunnya sendiri. "Sederhana kok, bagaimana aturan yang abu abu ini kemudian sudah pernah diterjemahkan Jokowi bahwa tidak boleh rangkap jabatan," urainya.

Hal ini juga telah menjelaskan alasan menteri-menteri dahulu seperti Wiranto, Tjahjo Kumolo, yang berasal dari parpol kemudian melepaskan jabatan pengurus parpolnya ditingkat DPP.

Selanjutnya, Yunarto juga berharap Jokowi segera memulai reshufle tersebut agar kinerja dimasing-masing lembaga terus berjalan dengan baik. Terlebih, saat ini kondisi bangsa tengah masuk pada tahun politik. Termasuk Airlangga sendiri yang sudah mulai sibuk melakukan kerja sebagai ketua umum partai. "Saya sih berharap dalam waktu dekat Jokowi mengambil sikap terkait hal ini," pungkasnya.

Harus Konsisten

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti meminta Presiden Jokowi untuk konsisten menegakkan aturan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan. Menurutnya, Jokowi ketika awal membentuk kabinet menghendaki menteri tidak rangkap jabatan. Menurut Ray, sikap Jokowi harus tegas terhadap Menteri Perindustrian yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

"‎Pak Jokowi harus menegakkan aturan yang dia buat sendiri. Mengingat saudara Airlangga sudah disahkan sebagai Ketua Umum Golkar. Mungkin Pak Jokowi berkirim surat kepada Airlangga meminta mundur. Kalau enggak (mundur) ya dimundurkan," kata Ray di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Disisi lain, Ray sekaligus mengkritisi kinerja beberapa Menteri yang ada saat ini. Bahkan, Ray menilai Jokowi belum memaksimalkan menterinya untuk berpedoman pada Nawa Cita.

"Mulai dari persoalan penegakan hukum, konflik kepentingan yang mempengaruhi ekonomi, serta kerap kecolongan dalam konflik SARA, membuktikan kinerja Menteri terkait dibawah standar dan tidak berpedoman pada Nawa Cita," tuturnya.

Ia menilai, dari 9 poin Nawa Cita, belum ada yang optimal diwujudkan. Bahkan ia menduga, jangan-jangan para pembantu Jokowi tidak paham apa yang tercantum program kebanggaan pemerintah tersebut.

Ray mengatakan, para menteri yang kinerjanya merosot pantas diberi nilai merah dan layak pula di reshuffle. "Presiden harus berani me-reshuffle. Saya sarankan reshuffle itu Menteri Rini Soemarno, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian," tandasnya.

Senada dengan Ray, pengamat Ekonomi Kerakyatan Ichsanudin Noorsy menilai, faktor menurunnya kinerja menteri menjadi patokan tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla yang menurun saat ini.

"Jika Jokowi ingin program Nawa Cita berjalan sesuai harapan rakyat, maka perbaiki dulu kualitas menteri. Sekarang sudah terlihat siapa-siapa yang mendapat paling banyak rasa tidak puas dari masyarakat, maka mereka yang patut di-reshuffle,” ujar Ichsanudin, beberapa waktu lalu.

‎Evaluasi  

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menyarankan agar Presiden segera melakukan evaluasi kinerja Menteri secara objektif serta segera mengganti Menteri yang tidak sesuai dengan target yang telah dicanangkan dalam Nawacita.

‎"Kalau sebuah rezim melakukan sebuah reshuffle, berarti kabinetnya ada masalah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sektor ekonomi nampaknya paling bermasalah, karena target pajak tak tercapai dan tingkat kemiskinan naik,” ujar Ubed di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

SUMBER © DEMOKRASI.CO

Memasuki awal tahun 2018, wacana reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo kembali ‎mencuat. Indikasi tersebut, dinilai wajar tatkala mendekati momentum pertarungan politik di 2018 dan 2019. Serta, adanya anggapan mengenai buruknya kinerja beberapa Menteri yang dinilai layak untuk diganti.