Breaking

logo

Senin, 15 Januari 2018

Klaim Loyalis : Plt Ketum Hanura Ilegal

Klaim Loyalis : Plt Ketum Hanura Ilegal

DEMOKRASI - Loyalis Oesman Sapta Odang (OSO), Benny Ramdhani menegaskan, rapat yang diikuti oleh 27 DPD dan lebih dari 400 DPC Hanura merupakan rapat yang ilegal.

Benny pun mempertanyakan hasil rapat tersebut  yang menunjuk mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Hanura.

“Kegiatannya liar, ilegal, sehingga semua produk yang diputuskan otomatis liar dan ilegal,” kata Benny di sela-sela rapat Hanura untuk persiapan Pemilu 2019, di Jakarta, Senin (15/1).

Ia pun menyayangkan sikap Daryatmo yang menerima pengangkatan dirinya sebagai Plt Ketum Hanura menggantikan OSO. Sebagai seorang prajurit, kata Benny, pensiunan jenderal bintang tiga ini seharusnya memiliki loyalitas dan taat asas kepada kepengurusan yang dipimpin oleh OSO.

“Beliau adalah pensiunan jenderal, jenderal itu dididik dengan sapta marga, sumpah prajurit, wajib ABRI,  bicara tentang kesetiaan, termasuk tentang kesetiaan main dalam institusi organisasi, sehingga sangat disayangkan,” jelas Benny.

Benny menduga, para Ketua DPD Hanura yang mengikuti rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding mendapat hasutan dan hasutan dari sejumlah pihak. Menurut Benny, ada motor yang menggerakan pertemuan ilegal tersebut.

“Nanti akan ada arus balik. Ada orang orang tertentu yang menjadi motor dalam pertemuan itu,” ujarnya.

Benny melanjutkan, pencopotan OSO sebagai Ketum secara ilegal menunjukkan adanya syahwat politik dari sejumlah elit partai yang ingin menggantikan posisi pucuk pimpinan di partai yang didirikan oleh Menkopolhukam Wiranto ini.

“Jadi ini adalah syahwat politik dari sekelompok orang yang saya berani mengatakan, mereka berani bermain dulu dalam tanda kutip,” kata anggota DPD RI ini.

SUMBER © DEMOKRASI.CO