logo

KPK: Tiga Dokter IDI Tolak Jadi Saksi Meringankan Dokter Bimanesh

KPK: Tiga Dokter IDI Tolak Jadi Saksi Meringankan Dokter Bimanesh

DEMOKRASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya pada hari ini akan memeriksa tiga orang dokter untuk menjadi saksi meringankan tersangka Bimanesh Sutarjo. Namun, atas permintaan yang dilayangkan Bimanesh, ketiganya menolak untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

"Tiga saksi menolak permintaan BST (Bimanesh Sutarjo) tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah Rabu (17/1).

Febri menyebut, sebelumnya dokter Bimanesh mengajukan tiga dokter untuk menjadi saksi meringankan. Mereka yakni Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. Zubairi Djoerban, dokter forensik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Sampoerna dan Dr. Prasetyono.

"Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka BST (Bimanesh Sutarjo)," tukasnya.

Atas permintaan Bimanesh, KPK pun mengakomodir, karena menurut Febri, ini bagian hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Febri juga mengungkapkan, salah satu alasan ketiga dokter menjadi saksi meringankan lantaran mereka masuk dalam tim IDI yang tengah melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh.

"Hal tersebut sudah diinformasikan pada penyidik dan KPK tentu menghargainya," tuturnya. Namun, atas panggilan pemeriksaan tersebut ketiga dokter menolak menjadi saksi meringankan bagi Bimanesh.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi sebagai tersangka. Selain Fredrich Yunadi, penyidik juga menetapkan dr. Bhimanes Sutarjo sebagai tersangka kasus dugaan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2013, atas nama tersangka Setya Novanto.

Atas perbuatannya, baik Fredrich Yunadi maupun Bhimanes, disangka melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana. Sementara itu, atas pasal yang disangkakan, keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.

SUMBER