Headline

logo

Netralitas Kepolisian Jadi Taruhan, Nasdem Tak Setuju Dua Jenderal Jadi Plt Gubernur

Netralitas Kepolisian Jadi Taruhan, Nasdem Tak Setuju Dua Jenderal Jadi Plt Gubernur

DEMOKRASI - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak sepakat dengan rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menunjuk Perwira Tinggi Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut). Secara politis, penunjukkan dianggap tidak tepat karena bertepatan dengan penyelenggaraan Pilkada di Jabar dan Sumut.

"Begini ya, kita memahami bahwa rencana penjabat itu masih di dalam ruang lingkup Undang-undang, tapi tentu momentumnya tempatnya kurang bijak, kurang tepat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem, Johnny G. Plate, di Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

Terlebih, pasca isu penunjukkan dua Pati Polri menyeruak, muncul kekhawatiran publik. Adapun kekhawatiran itu berupa netralitas aparat kepolisian yang diragukan menghadapi Pilkada.

"Karena ada reaksi publik. Reaksi publiknya besar sekali, ada kekhawatiran, bahwa penempatan pejabat-pejabat itu akan memengaruhi proses demokrasi di wilayah," lanjutnya.

Padahal, kata dia, Pilkada harus berlangsung dengan baik dan sukses. Indikator kesuksesan yakni tidak muncul kekhawatiran terkait netralitas kepolisian.

"Nah padahal pemilu sendiri kan kita dituntut menghasilkan pemilu pilkada yang berkualitas, langsung jujur, adil, efisien dan produktif. Kan itu syarat-syaratnya," lanjut dia.

Johnny berharap, Mendagri bisa mengkaji ulang rencana penunjukkan dua Pati Polri. Untuk kemudian mencari pejabat dari aparatur negara sipil, guna ditempatkan sebagai penjabat gubernur.

"Masih banyak pejabat-pejabat di tingkat yang sama level yang sama dari birokrasi dari sipil ya, menempati kedudukan eselon yang sama di berbagai kementerian di Indonesia kan ada, kenapa tidak pakai mereka," pungkasnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...
loading...