Breaking

logo

Kamis, 11 Januari 2018

Pemerintahan Jokowi-JK Sudah Tidak Kompak Lagi

Pemerintahan Jokowi-JK Sudah Tidak Kompak Lagi

DEMOKRASI - Beda kebijakan berujung polemik soal penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia menjadi bukti Kabinet Kerja retak.

Kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal didukung Presiden Jokowi, sementara kebijakan sebaliknya yang dikeluarkan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dikuatkan Wapres JK.

"Ini menunjukan kalau sudah tidak ada kekompakan di pemerintahan Joko Widodo-JK," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/1).

Tidak adanya kesepahaman di antara pemangku jabatan di pemerintahan, kata dia, akan berimbas pada makin ragunya para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Namun demikian, Arief mengaku setuju dengan sikap Jokowi yang ikut-ikutan dalam polemik itu dengan membela Menteri Susi. Dimana Jokowi mengatakan bahwa tindakan tegas Susi telah mewujudkan kedaulatan bangsa.

Meskipun sebulan sebelumnya, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Dimana dalam Inpres tersebut, Jokowi melarang menteri mengumbar silang pendapat di publik.

"Susi dan Joko Widodo sudah benar. Kapal siapapun mau dari Amerika kek, Australia, Vietnam kek dan lain-lain masuk wilayah laut Indonesia dan mencuri ikan di wilayah laut Indonesia wajib di tangkap dan ditenggelamkan kapalnya," tegas Arief.

Arief pun mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh Menteri Susi dan berharap dia tak menanggapi pernyataan Jokowi dan Luhut. Pasalnya menurut dia yang penting Jokowi sebagai Presiden tak melarang.

"Wong yang jadi presiden kan Joko Widodo, bukan Luhut atau JK. Susi dan Luhut sama tingkatannya, sama-sama diangkat sama Joko Widodo jadi menteri. Tidak Ada di SK pengangkatan Menteri Susi ada tandatangan JK. Jadi hiraukan saja apa kata JK. Masa bodoh amat mau negara yang warganya pemilik kapal yang ditenggelamkan protes engga perlu didengar. Memangnya kalau kapal milik orang Indonesia nyuri ikan di laut Jepang engga ditangkap apa?" Tegasnya lagi.

Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengaku tak percaya dengan Wapres JK. Dimana salah satu alasannya adalah beberapa negara yang kapalnya ditenggelamkan sudah melayangkan protes.

"Justru saya curiga sama Luhut dan JK. Jangan-jangan para mafia bajak laut asing di perairan Indonesia sudah ketemu Luhut dan JK nih. Jangan percaya Bu Susi. Engga ada itu protes dari diplomat-diplomat asing yang kapal ikan warganya ketangkap terus ditenggelamkan. Bohong itu lah," pungkasnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO