logo

Pertumbuhan Ekonomi Hingga Tahun 2019 Tidak Akan Jauh Dari 5 Persen

Pertumbuhan Ekonomi Hingga Tahun 2019 Tidak Akan Jauh Dari 5 Persen

DEMOKRASI - Kemiskinan membuat kaum miskin tidak punya akses terhadap sumber daya, menyekolahkan anaknya dan tidak punya peluang juga untuk berinvestasi.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia per kapita jadi makin lambat," kata pengamat kebijakan publik, Syafril Sjofyan kepada redaksi, Senin (1/1).

Menurut Syafril, berdasarkan data empiris, kaum kaya di negara miskin tidak mau menabung dan berinvestasi atau menyimpan dana di negara mereka sendiri.

"Adapun kaum miskin memiliki standar hidup seperti kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah sehingga menurunkan tingkat produktivitas," ungkap Syafril.

Syafril menjelaskan, peningkatan pendapatan kaum miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk lokal, sementara golongan kaya cenderung mengkonsumsi barang impor.

"Existing kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, sejak tahun 2015, 2016 hingga 2017, stagnan di angka 5 persen, alias tidak bergerak sama sekali," kata Syafril.

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran, kata Syafril, hanya bisa diatasi jika terjadi lonjatan pertumbuhan dua digit. Era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) pertumbuhan ditarget 7,5 persen.

"Dalam tahun 2018 juga tidak akan terpenuhi, perkiraan BI 2018 5,3 persen, dipastikan ditahun 2019 tidak akan jauh dari 5 persen," tambah Syafril.

Menurut hemat Syafril, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan kemiskinan sebagai solusi kesejahteraan bangsa harus dilaksanakan secara simultan oleh pemimpin yang paham dan punya solusi.

"Tidaklah mungkin oleh militer, ahli hukum, politikus, polisi, kiyai, pengusaha ataupun tukang kayu sekalipun," kata Syafril

Untuk itu, demi melakukan loncatan pertumbuhan ekonomi harus dengan konsep kemandirian, tanpa hutang.

"Tahun ini hampir 1/3 APBN untuk bayar hutang," kata Syafril.

Syafril berharap, pemimpin kedepan harus mampu untuk melakukan loncatan pertumbuhan ekonomi mengejar Malaysia dan Korea Selatan, serta negara maju lainnya.

"Yang paling utama adalah seorang pejuang atau pergerakan, ahli atau begawan ekonomi yang punya integritas dan tegas serta punya keberpihakan yang jelas terhadap rakyat miskin," demikian Syafril.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...