Soal Penunjukan Dua Jenderal, Pemuda Muhammadiyah Anggap Mendagri Bikin Rusak Polri


DEMOKRASI - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang berencana menempatkan dua Perwira Tinggi (Pati) menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).

Dia menganggap, penunjukan dua Pati Polri berpotensi merusak iklim demokrasi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, penunjukan dua Pati Polri merusak pelaksanaan Pilkada 2018 di Jabar dan Sumut.

"Rencana Mendagri untuk menunjuk penjabat gubernur dari kepolisian agaknya tidak sehat untuk masa depan demokrasi Indonesia," kata Dahnil kepada Kricom, Minggu (28/1/2018).

Bahkan, katanya, penunjukan dua Pati Polri merusak reformasi kepolisian. Pasalnya, penunjukan dua Pati Polri seperti menyediakan jalan bagi kepolisian untuk masuk arena politik.

"Rencana Tjahjo Kumolo tersebut seolah menyediakan arena untuk menghadirkan 'multifungsi Polri', menyeret makin dalam kepolisian dalam pusaran political game," lanjutnya.

Memang tidak ada Undang-Undang yang dilanggar dari rencana Mendagri menempatkan dua Pati Polri sebagai penjabat gubernur. Hanya saja, ada etika politik yang ditabrak oleh Mendagri dari rencana tersebut.

"Jelas banyak etika politik dan kenegaraan yang ditabrak oleh Pak Tjahjo. Jadi, penting Presiden Joko Widodo mempertimbangkan dengan matang untuk membatalkan usulan Tjahjo Kumolo tersebut," pungkasnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang berencana menempatkan dua Perwira Tinggi (Pati) menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).