logo

TAJUK: Mewaspadai Politisasi Agama di Pilkada 2018

TAJUK: Mewaspadai Politisasi Agama di Pilkada 2018

BERBAGAI kalangan, termasuk tokoh lintas agama menghimbau calon kepala daerah (cakada) dan para pendukungnya yang berlaga pada Pilkada serentak 2018 tidak menjadikan agama sebagai bahan politisasi untuk mendapatkan dukungan serta simpati masyarakat.  Jika agama ditunggangi politik sangat berbahaya,  mengancam demokrasi, dan memicu konflik horizontal.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amirsyah Tambunan menyampaikan pandangan tentang fenomena politisasi agama   yang kerap terjadi. Dia mengatakan sikap dan perilaku orang-orang yang melakukan politisasi agama untuk kepentingan tertentu adalah haram dan menyesatkan.

Para pengamat politik memperkirakan politisasi agama sangat mungkin terjadi dalam pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019, bahkan dengan tingkatan yang lebih keras. Sebab, sebagian mereka yang menggunakan isu agama tersebut merasa berhasil membendung kekuatan politik lain, bahkan mengalahkan dalam pilkada.

Para tokoh agama menyebutkan, agama adalah bagian dari pedoman hidup dan bukan untuk dipolitisasi. Lebih baik seandainya para politisi dan calon kepala daerah  membawa nilai-nilai agama dalam berpolitik. Dengan demikian akan tercipta politik yang beretika.

Menurut cacatan, dari pelaksanaan pilkada selama ini, isu agama atau isu SARA kerap mewarnai. Para politisi atau calon-calon kepala daerah melakukan hal ini karena isu agama bisa dengan mudah meraih simpati dan meraih dukungan.

Politisasi agama harus dihentikan. Karena hal ini merupakan potret buram tatanan konstruksi demokratisasi yang sejak lama dibangun di negeri ini.  Itulah sebabnya, isu politisasi agama berdampak buruk bagi keberlangsungan demokratisasi bangsa yang sangat majemuk ini. Juga bisa memicu konflik horizontal. Konflik karena soal agama pernah terjadi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, serta Poso, Tolikara. Semua peristiwa ini sangat menyedihkan, karena jangan terulang kembali.

Agama pada dasarkan mengajarkan norma-norma baik. Dan agama apapun tidak membenarkan  aksi-aksi kejahatan dan malapetaka kepada kelompok yang berbeda agama. Hal ini juga tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang mengharuskan umatnya untuk saling mengasihi dan menyayangi.

Kita mengajak semua calon pemimpin negeri ini untuk meninggalkan isu SARA dan melakukan politisasi untuk meraih kekuasaan, untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Jangan lagi mau terjebak pada sentimen agama yang berlebihan.

Masyarakat pun hendaknya lebih cerdas untuk memahami dan menghindar dari upaya politisasi agama. Pilkada itu sesungguhnya memilih pemimpin yang bisa membawa daerah yang dipimpin ke arah yang lebih baik, maju dan mensejahterakan rakyatnya. Bukan hanya persoalan isu agama yang dianutnya.

Publik berharap para politisi, calon kepala daerah dan pendukungnya jangan menyeret-nyeret masalah agama ke dalam politik praktis, apalagi menjadikan agama sebagai kendaraan politik. Pasalnya, politisasi agama akan mengoyak kohesivitas sosial yang pada gilirannya merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mencegah politisasi agama terutama saat pilkada, semua pihak terutama penyelenggara peimilu harus mendidik masyarakat untuk mencermati visi, misi, dan program masing-masing kandidat. Apakah yang dijanjikannya itu sesuai  dengan amanat konstitusi, dan sejauh mana kemaslahatannya bagi warga.

Kita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk  bersikap tegas, menurunkan spanduk-spanduk yang bersifat provokatif. 

Tindakan tegas harus dilakukan mengingat praktik kotor ini tidak semata terkait urusan kontestasi kepala daerah, tetapi harus disadari menjurus pada perpecahan bangsa.

Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya juga mampu berperan meredam pemikiran, sikap, dan tindakan yang masih mengarah pada penguatan politik identitas secara kontraproduktif. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mampu menahan munculnya kampanye hitam yang mengusung isu SARA, dan intensif memberi pemahaman yang tidak menyesatkan publik.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...