Breaking

logo

Kamis, 18 Januari 2018

Tiga Hal yang Patut Dipertanyakan dari Impor Beras

Tiga Hal yang Patut Dipertanyakan dari Impor Beras

DEMOKRASI - Pemerintah kukuh mengambil jalan pintas mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan untuk merespons harga beras yang terus melambung di dalam negeri. Fakta bahwa panen padi mulai terjadi di sejumlah daerah dan panen raya akan dilakukan pada akhir Januari sampai Februari nanti tak lantas membatalkan niat pemerintah itu.

Data-data surplus beras yang disajikan sejumlah daerah pun tak juga menggugah pemerintah. Mengapa pemerintah begitu ngotot mengimpor beras? Berikut tiga hal yang patut dipertanyakan dari kebijakan impor beras ini.


Izin Impor Beras 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meralat izin impor beras sebanyak 500 ribu ton yang akan didatangkan pada akhir Januari. Awalnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan beras akan segera didatangkan dari Thailand dan Vietnam.

"Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus," ujarnya, dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian Perdagangan, Kamis (11/1).

Mendag menjelaskan, beras yang akan diimpor adalah beras kualitas khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Jenis beras tersebut memiliki spesifikasi bulir patah di bawah lima persen. Meski masuk dalam golongan beras khusus, Enggartiasto memastikan komoditas pangan utama itu akan dijual dengan harga medium. Kemendag juga telah menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai perusahaan yang akan melakukan impor.

Pada Senin pagi (15/1), Dirut PT PPI, Agus Andiyani, di kantor PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengungkapkan tengah mempersiapkan impor beras tersebut. Agus mengatakan PPI sudah mempertimbangkan mitra yang akan digandeng.

Agus menuturkan akan mengajak mitra dari pedagang lama. "Nanti yang diajak ini dari pedagang lama. Orang yang sudah biasa dagang beras supaya beras bisa terdistribusi dengan baik," kata Agus.

Namun belakangan, izin impor kepada PPI ini diralat oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Darmin mengatakan impor beras dialihkan dari PPI ke Perum Bulog. Pengalihan tersebut mempertimbangkan sejumlah hal.

Di antaranya, aturan yang berlaku seperti Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, kata Darmin, pemerintah memberi penugasan kepada Bulog untuk mengimpor dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Akhirnya, Kemendag meralat keputusan sebelumnya dengan mengeluarkan izin impor bagi Perum Bulog. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, mengatakan Kemendag telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018. "Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500 ribu ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke, Selasa (16/1).

Merespons dikeluarkannya izin tersebut, Bulog bertindak cepat. Bulog langsung menggelar lelang pengadaan beras impor dari lima negara. Tak seperti rencana awal, impor beras tidak lagi hanya bersumber dari Thailand dan Vietnam. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, lelang hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.

"Proses (lelang) sejak tadi malam (15/1) sudah dibuka di website kami. Siapapun boleh mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan tender," ujarnya, pada wartawan di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1).

Beras Impor tak akan Dilepas ke Pasar

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, beras impor itu akan digunakan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah, bukan untuk dilepas ke pasar. "Jadi, beras itu begitu datang tidak langsung disebar ke pasar. Yang bergerak di pasar hanya beras operasi pasar Bulog," ujarnya pada wartawan di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/1).

Sejak awal Januari, Bulog telah memperluas jangkauan operasi pasar demi meredam gejolak harga beras di masyarakat. Ada 1.838 gerai di 198 titik pasar di seluruh Tanah Air yang menjadi sasaran operasi pasar tersebut. Beras yang digunakan dalam upaya stabilisasi harga itu adalah beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog.

Menurut Djarot, saat ini stok beras cadangan pemerintah hanya sekitar 800 ribu ton. Karena itu, beras impor akan digunakan untuk menambah stok tersebut. Pernyataan Bulog ini jelas berbeda dengan perkataan yang pernah dilontarkan Mendag sebelumnya. Mendag mengatakan beras kualitas khusus dari impor akan dijual dengan harga medium. Saat ini harga beras medium dijual pada kisaran Rp 9.000- Rp 12.000 per kilogram.

Direktur Komersil Bulog Tri Wahyudi menambahkan, pada 2015 lalu, Bulog juga pernah melakukan impor beras. Sama seperti sekarang, beras itu digunakan untuk menguatkan posisi stok beras cadangan pemerintah.

Tri juga memastikan, datangnya beras impor tidak akan menganggu kegiatan penyerapan gabah dan beras petani. Pada tahun ini, Bulog menargetkan dapat menyerap 2,7 juta ton setara gabah yang meliputi beras untuk kebutuhan bantuan sosial, beras komersil dan beras cadangan pemerintah. 

Hanya pertanyaannya, kalau memang Bulog sudah membuat target penyerapan gabah dan beras petani, mengapa cara ini yang tidak diutamakan ketimbang impor beras. Karena toh, waktu kedatangan beras impor bersamaan dengan dimulainya panen raya. Terlebih, beras yang dibutuhkan Bulog hanya untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah, bukan untuk kebutuhan mendesak operasi pasar atau dijual ke pasaran saat ini.

Beras Premium Vs Medium

Rencana kementerian perdagangan (kemendag) mengimpor beras begitu mengejutkan publik dan masih menyisakan sejumlah kejanggalan yang belum bisa dijelaskan. Impor beras dilakukan menjelang bakal adanya panen raya petani pada akhir bulan ini. Beras yang akan diimpor pun jenis premium, bukan medium padahal persoalan ada pada beras medium.

Kementerian Pertanian menyatakan stok beras masih cukup sehingga tidak perlu impor. Namun data pada Kementerian Perdagangan berbeda di mana terjadi defisit stok yang memaksa adanya impor beras.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai aneh adanya perbedaan data antara dua kementerian pemerintah terkait beras. Di satu sisi, dibilang surplus, di sisi lain defisit. Kemudian, kata Ahmad, beras yang diimpor juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

Ia menyatakan kebijakan tersebut menjadi tidak relevan jika pemerintah memaksakan barang yang diimpor adalah beras khusus (premium). Pemerintah berargumen bahwa langkah impor diambil sebagai solusi untuk mengisi kekurangan pasokan dan menurunkan harga yang terjadi pada beras medium.

Namun, impor yang dilakukan justru beras khusus, bukan beras medium. "Pasar beras khusus apakah mengganggu harga? Rasanya tidak relevan," ujar Alamsyah, Senin (15/1).

Lagi pula, Indonesia selama ini sudah memiliki skema rutin untuk impor beras khusus, seperti beras jenis basmati, japonica, dan jasmine yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Sehingga, kata Alamsyah, jika memang pemerintah ingin mendatangkan beras khusus, maka impor bisa dilakukan dengan skema rutin yang sudah ada.

Sejumlah kepala daerah pun mengaku tidak memerlukan beras impor. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan daerahnya tidak memerlukan beras impor. Alasannya, stok beras untuk Jawa Tengah sampai dengan saat ini masih cukup aman. "Apalagi, beberapa daerah penghasil beras yang ada di Jawa Tengah dalam waktu dekat masih akan panen. Akhir Januari ini ada panen dan bulan Februari nanti panen raya," kata Ganjar, Selasa (16/1).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku, stok beras di Jatim saat ini dalam kondisi aman. Maka dari itu, Soekarwo berharap masyarakat tidak perlu berbelanja beras berlebih-lebihan.

Pada akhir 2017, kata dia, Jatim surplus 200 ribu ton. Produksi Januari 2018 sebanyak 295 ribu ton dengan konsumsi 297 ribu ton atau minus 2.000 ton. "Artinya masih terdapat stok 198 ribu ton," ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini, Selasa (16/1).

Pakde Karwo melanjutkan, pada Februari 2018, Jatim juga akan panen sekitar 990 ribu ton beras. Begitupun pada Maret, Jatim akan panen 1,7 juta ton beras. Oleh sebab itu, masyarakat tidak ada alasan untuk panik atas ketersediaan beras di Jatim dan mereka juga tidak memerlukan beras impor.

SUMBER © DEMOKRASI.CO