Tunjuk Jenderal Polisi Jadi Plt, Prof Ryaas: Mendagri Serampangan

Prof Ryaas Rasyid (tengah)
DEMOKRASI - Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk jenderal polisi sebagai Plt gubernur terus mendapatkan kritikan tajam.

Kali ini, kritikan datang dari Prof Ryaas Rasyid yang menganggap keputusan Tjahjo Kumolo gegabah dan serampangan. “Kecurigaan yang ada adalah kenapa harus polisi? Ide dari siapa sehingga Mendagri harus berakrobat dan secara serampangan pakai alasan daerah rawan konflik?” kritik Prof Ryaas kepada redaksi telusur.co.id di Jakarta, Jumat.

Apapun alasan yang diungkapkan Tjahjo, jelas dia, tidak bisa diterima apalagi karena alasan untuk mengamankan situasi dan kondisi agar bisa mengamankan wilayah.

“Apakah kalau rawan konflik Kapolda hanya akan efektif mengamankan daerah itu jika gubernurnya dijabat sesama polisi?,” kalau acuannya itu wilayah konflik, berpuluh tahun Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Papua tidak pernah Plt itu dari luar Kemendagri,katanya.

Jika terealisasi Mendagri juga melanggar aturannya sendiri. Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, pasal 201 dan  Permendagri, No. 74 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2,3 menyebutkan pelaksana tugas dari gubernur sebagaimana yang dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau pemerintah daerah provinsi.

Sedangkan pelaksana tugas bupati/walikota sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kemendagri.

Seperti diketahui, Polri menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengisi kekosongan jabatan di Pilkada serentak 2018. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dua Pati Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

SUMBER © DEMOKRASI.CO

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk jenderal polisi sebagai Plt gubernur terus mendapatkan kritikan tajam.