logo

Cerita Islam 'Bawah Tanah' dan Tekanan ala Soeharto

Cerita Islam 'Bawah Tanah' dan Tekanan ala Soeharto

DEMOKRASI - Abdullah Hehamahua risih bukan kepalang ketika sepanjang ceramah hingga salat diapit penjagaan dua tentara. Saat itu Abdullah jadi khatib sekaligus Imam salat Iduladha di kawasan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta 1983.

"Tentara yang ada di samping saya langsung laporan pakai HT, 'ini mau salat'. Setelah Salat dia laporan lagi, 'Ini mau ceramah'. Saya merasa tidak khusyuk tapi tak ada pilihan lain. Bayangkan itu," kata Abdullah kepada CNNIndonesia.com pada akhir Juli lalu.

Itu bukan kali pertama Abdullah 'kucing-kucingan' dengan aparat, juga dia bukan satu-satunya aktivis Islam yang mendapat tekanan militer era Soeharto. Awal dekade 1980-an adalah tentang ketegangan hubungan rezim militer dengan kelompok Islam. Puncaknya meletus saat tragedi berdarah Tanjung Priok 1984.

Intervensi rezim militer Soeharto terhadap kelompok Islam turut menyusup sampai ke gerakan akar rumput. Program 'normalisasi kampus' diterapkan untuk menangkal gerakan dakwah kampus sebagai embrio gerakan politik Islam.

Pada dekade 1980-an pula terjadi polemik pembatasan berjilbab di sekolah. Diskriminasi kebijakan terhadap pelajar muslim saat itu jadi cerminan bagaimana rezim militer Soeharto, yang diisi golongan nasionalis-sekuler, mempropagandakan isu kecemasan masyarakat terhadap radikalisme laten terkait perjuangan negara syariat Islam.

Strategi intelijen itu dilancarkan Soeharto demi mempertahankan konsep asas tunggal Pancasila agar diterapkan menyeluruh secara kebangsaan, tak terkecuali organisasi. Konsep asas tunggal inilah yang tak diterima kelompok Islam.

Di bawah tekanan rezim militer Soeharto, kelompok Islam bergerilya melancarkan perlawanan bawah tanah. Pada titik inilah adu propaganda antara rezim Soeharto dengan kelompok Islam terjadi. Diam-diam, aspirasi umat disuarakan lewat media massa. 

Cerita Islam 'Bawah Tanah' dan Penumpasan ala Soeharto (EBG)Mantan Pemimpin Redaksi Sabili Zainal Muttaqien.(Foto: CNN Indonesia/Aryo Putranto Saptohutomo)


Macam Jual Narkoba

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Sabili M. Zainal Muttaqien menceritakan bagaimana dirinya bersama sejumlah aktivis Islam berjuang mempertahankan media massa bermodal Rp1 juta hasil patungan pada 1988. Di tengah kondisi yang terbatas dan tertutup, tak sembarang orang bisa membaca Majalah Sabili.

"Seperti jual narkoba, diam-diam. Harus janjian pakai pager atau media apapun yang bisa kita pakai waktu itu. Ketemu, bayar, bawa pulang. Tidak dijual bebas, hanya dijual ke jaringan pengajian. Tidak ada di lapak," ujar Zainal kepada CNNIndonesia.com.

Majalah saat itu jadi alat publikasi gerakan dakwah sekaligus media penyebaran pemikiran tentang Islam. Majalah Sabili adalah satu dari puluhan media massa yang disebar era pergerakan dakwah kampus.

Dakwah menjadi sebuah gerakan Islam yang membumi setelah tokoh-tokoh Masyumi bersepakat membentuk Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). 

Mohammad Natsir yang menjadi salah satu pelopor gerakan dakwah sempat bilang, "kalau dulu kita berdakwah dengan menggunakan jalur politik, maka kini kita berpolitik dengan jalur dakwah".

DDII memanfaatkan media publikasi untuk melancarkan agenda dakwah mereka, antara lain majalah bulanan Serial Media Dakwah sebagai corong pemikiran kelompok dakwah Islam. 

Usaha yang ditempuh DDII efektif mempengaruhi terutama kalangan akademisi dan aktivis dalam meyakini jalur dakwah sebagai jawaban rasa frustrasi politik Islam terhadap modernisasi pembangunan rezim militer Soeharto.

Konsekuensi adu propaganda media massa adalah pembredelan. Perintis Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto turut mengalami bagaimana majalah langganannya gulung tikar karena peredarannya disetop aparat.

"Ada Al Ikhwan dibredel ganti jadi Risalah. Risalah terbit, dibredel juga. Waktu itu penyebarannya di masjid-masjid," kata Ismail.

Majalah Sabili ketika itu mampu bertahan dengan siasat. Tim redaksi Sabili selama beroperasi sangat merahasiakan identitas mereka. Zainal saat menjadi pemimpin redaksi sengaja tidak menuliskan alamat kantor dan hanya mencantumkan kode pos surat. Anggota redaksi pun diberi nama samaran.

"Anggota redaksi diseleksi tertutup dari anggota pengajian saja. Semangatnya bukan untuk mencari untung, tapi karena gairah dakwah. Menyuarakan aspirasi umat, menyalurkan gagasan yang Islami," kata Zainal.

Kata Zainal, rezim Soeharto tidak membolehkan media massa beredar kecuali di bawah kontrol pemerintah. "Pemrednya harus anggota PWI. Anggota PWI harus anggota Golkar," lanjutnya.

Majalah Sabili bertahan sebagai media tanpa izin selama lima tahun. Sabili setop produksi pada 1993 bersamaan dengan perubahan konstelasi politik jelang kejatuhan Soeharto. 

Namun, gerakan Islam justru sebaliknya: mekar bak jamur di musim hujan.

© DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...