logo

KPK Abaikan Kritik Terkait Rotasi, Pukat UGM: Terlalu Berani

KPK Abaikan Kritik Terkait Rotasi, Pukat UGM: Terlalu Berani

DEMOKRASI - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mengkritisi pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang meminta pihak luar tak ikut campur dalam urusan rotasi internal KPK. Pukat menilai pernyataan tersebut terlalu berani.

"Pernyataan tersebut terlalu berani. Selama ini KPK masih eksis bertahan karena besarnya dukungan publik," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman dalam jumpa pers di Kantor Pukat UGM, Selasa (21/8/2018).

Zaenur mengingatkan, keberadaan KPK yang masih bertahan tak lain karena dukungan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Oleh karenanya, Pukat menyayangkan adanya pernyataan agar pihak luar tak mencampuri internal KPK.

"Tanpa campur tangan atau dukungan publik bisa jadi KPK sudah lama dibubarkan, setidaknya dipreteli kewenangan ampuhnya," ujar Zaenur.

Terkait banyaknya pihak yang mengkritisi rotasi pegawai KPK, Pukat menilai hal tersebut merupakan upaya publik agar KPK tidak disetir kekuatan eksternal. Tujuannya agar lembaga anti rasuah tersebut tetap independen.

"Ingatan publik masih sangat tajam, misalnya terkait isu kuda troya, yaitu orang eksternal yang dimasukkan ke KPK dengan agenda tersendiri. Kuda troya bisa masuk pada semua level asalkan lolos seleksi," jelasnya.

Menurut Zaenur, sebenarnya rotasi pegawai yang dilakukan KPK adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Namun rotasi tersebut harus disertai dengan catatan, salah satunya berdasarkan penilaian kinerja pegawai. 

"Mutasi juga harus didasarkan kepada sistem manajemen SDM yang dituangkan dalam aturan tertulis. Artinya prosedur, dasar, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Sebenarnya telah ada PP No 63 tahun 2005 rentang manajemen SDM KPK yang mengatur mutasi dan promosi yang disesuaikan dengan beban kerja. Namun KPK belum memiliki aturan teknis yang menjabarkan PP tersebut.

"KPK belum memiliki aturan teknis mutasi-promosi dalam bentuk aturan komisi. Hal itu menjadi salah satu kekurangan, sehingga menyulitkan pengukuran terhadap akuntabilitas mutasi dan promosi di internal KPK," ungkapnya.

Selanjutnya, Pukat juga mempertanyakan apakah rotasi di internal KPK sudah didasarkan pada hasil kinerja. Terkait hal ini KPK harus transparan dan akuntabel, sehingga bisa menjadi contoh instansi lain.

"KPK seharusnya menjadi teladan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian kami meminta KPK menyusun aturan teknis mutasi-promosi terlebih dahulu," tutupnya. 

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...