logo

Soal 'Uang Mahar Rp 500 M', Ketua KPK: Kami Perlu Selidiki

Soal 'Uang Mahar Rp 500 M', Ketua KPK: Kami Perlu Selidiki

DEMOKRASI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan akan menyelidiki dugaan adanya mahar politik total Rp 1 triliun dari bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno ke dua partai, yakni PKS dan PAN. Isu mahar politik pertama kali diungkap oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

"Ya itu benar atau tidak kan kami perlu menyelidiki. Kami selidiki dulu," ujar Agus di Gedung KPK Jakarta, Rabu (15/8).

Menurut Agus, KPK tak bisa langsung mendalami dugaan mahar politik karena hal tersebut adalah ranah dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Namun, Agus memastikan pihaknya tak akan ragu menjerat seorang penyelenggara negara jika terbukti melakukan praktik suap.

"Yang jelas, kalau diberikan oleh penyelenggara negara kepada penyelenggara negara yang lain, itu termasuk ranah yang kita tangani," kata Agus.

Sebelumnya, Sandiaga membantah bahwa dirinya memberikan mahar agar bisa mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam bursa Pilpres 2019. Sebelumnya, Andi Arief menyebut ada mahar masing-masing sebesar Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga kepada PKS dan PAN.

Pada Selasa (14/8), Sandiaga Uno menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Selain laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Sandiaga juga mengaku berkonsultasi terkait isu mahar politik yang tengah menerpanya.

Kepada wartawan, Sandiaga membantah bahwa dia memberikan mahar agar bisa mendampingi Prabowo dalam bursa Pilpres 2019. "Tidak ada (mahar politik)," ujar Sandiaga menegaskan di gedung KPK Jakarta, Selasa (14/8).


Sandi memastikan, apa yang dilakukannya selama menjadi bakal cawapres mulai dari proses penentuan dari segi perencanaan maupun pembiayaan kampanye dilakukan secara transparan dan terbuka. Sandi mengaku telah bertemu dengan Direktur LHKPN KPK Cahya Harefa.

"Tadi saya sampaikan kepada Pak Cahya bahwa saya membantah (mahar politik) dan saya menggarisbawahi bahwa tidak benar bahwa ada yang menjadi ungkapan yang selama ini ada di masyarakat," katanya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...