logo

31 Proyek 'Saringan' SMI Bakal Ditawarkan RI di Pertemuan IMF

31 Proyek 'Saringan' SMI Bakal Ditawarkan RI di Pertemuan IMF

DEMOKRASI - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan pemerintah akan menawarkan 31 proyek infrastruktur berkelanjutan (sustainable development goals/SDG's), yang sebelumnya telah melewati proses feasibility study atau studi kelayakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Nantinya, lanjut Luhut, kesemua proyek itu akan didanai melalui skema blended finance dan akan ikut ditawarkan pemerintah di ajang Annual Meeting IMF-World Bank pada 9-13 Oktober 2018 melalui forum Tri Hita Karana (THK).

"Totalnya ada 31 proyek. Yang paling penting dari semua ini, (skema pendanaan melalui) blended finance ini membawa satu era pendanaan di Indonesia," kata Luhut di kantornya, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 3 Oktober 2018.

Luhut menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 300 pihak, termasuk para kepala negara, pejabat pemerintahan senior, pembuat kebijakan seluruh dunia, dan para petinggi bank pembangunan, yang akan mengalokasikan dana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

"Saya pikir itu adalah satu hal yang bagus di mana pemerintah melakukan hal yang disampaikan," kata Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini memastikan, ke-31 proyek ini merupakan jenis proyek berkelanjutan (sustainable), yang akan didanai dengan skema blended finance. Beberapa jenis proyek yang bisa didanai dengan skema itu, menurutnya, adalah proyek-proyek transportasi massal seperti LRT hingga trem, proyek energi, proyek wisata alam, serta proyek ramah lingkungan lainnya.

Saat ditanya apa salah satu proyek yang akan diikutsertakan dalam penawaran di Bali nanti, Emma hanya menyebut sebuah stunting project senilai US$10 juta. Sementara, total nilai proyek yang bisa dilakukan dengan skema blended finance sampai tahun 2019 nanti menurutnya sampai sekitar US$4 miliar.

Karenanya Emma mengatakan, penawaran proyek-proyek SDG's itu merupakan peluang bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan proyek-proyek nasional.

"Kita bisa enlarge source of fund, ke donor dan filantropi, juga bank komersial agar yang sebelumnya tidak bisa masuk menjadi masuk untuk membiayai proyek," ujarnya. (ase)

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...