logo

Bertemu Jokowi, HMI Sampaikan Gagasan 'Senturi'

Bertemu Jokowi, HMI Sampaikan Gagasan 'Senturi'

DEMOKRASI - Para Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad menyampaikan tuntutan ke Jokowi.

Apa saja tuntutannya?

Dalam sambutannya, Jihad mengatakan pengurus HMI senang bisa bertatap muka langsung dengan Jokowi. Dia berharap, semua elemen bisa membangun bangsa ini secara bersama-sama.

"Sebuah gagasan itu kemudian tidak bisa kita elakkan, harus kita elaborasikan dengan nilai-nilai kritis HMI. Gagasan dan poin utama dari segenap gagasan itu semua adalah bagaimana kesinambungan, keberlanjutan visi itu dapat dibarengi oleh nalar kritis HMI," kata Jihad di hadapan Jokowi dan kader HMI di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: KAHMI Bantah Gelar Acara Deklarasi Dukungan Pencapresan Anies


Jihad mengatakan, HMI merupakan organisasi yang akrab dengan Indonesia. Untuk itu, HMI memiliki gagasan yang diharapkan bisa menjadi masukan dalam pembangunan bangsa.

Gagasan itu kemudian dirumuskan menjadi Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia atau disingkat Senturi. Jihad menjelaskan, gagasan besar tersebut dikaji bersama-sama oleh kader HMI.

"Kalau misalkan, kenapa Senturi? Jawabannya kemudian lain nanti. Jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa. Tapi Senturi ini kalau boleh saya bacakan di depan Presiden RI, berikut ini," kata Jihad dilanjutkan dengan membaca poin Senturi tersebut.

Pertama, kata Jihad, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder dan menekankan agar Indonesia tidak berhutang kepada IMF dan World Bank.

"Sebuah gagasan besar untuk kemudian bangsa ini tidak lagi berhutang budi dengan IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama-sama," katanya.

Kedua, yakni membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Jihad mengatakan, ada hal yang penting dari reformasi dan sistem keamanan, yakni penanggulangan radikalisme dan terorisme.

"Itu tentunya kita harus dapat bekerjasama antara stakeholder negara dan stakeholder bangsa," katanya.

Ketiga, menelaah kembali kebijakan terkait berkembangnya Tenaga Kerja Asing (TKA) agar dapat menyeimbangkan antara TKA dengan peran tenaga kerja lokal. "Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," katanya.

Poin keempat yakni HMI menekankan kepada pemerintah dalam penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Poin kelima, menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia agar kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.

"Keenam, menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan polisi demi menjaga marwah NKRI," kata Jihad.

Poin ketujuh yakni, HMI meminta pemerintah memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembangunam karakter nasional. "Sebuah gagaasan bersama yang kemudian dielaborasikan Bapak Presiden dengan revolusi mental, kami sangat bersepakat untuk bareng-bareng membangun bangsa ini melalui pendidikan," katanya.

Kedelapan, HMI menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Jihad mengatakan, tahapan-tahapan untuk menjaga infrastruktur itu penting. Tujuannya agar dapat menjadikan bangsa yang lebih maju.

"Kesembilan, mendorong terciptanya open government untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintah dan politik," ucapnya.

Tak selesai sampai di situ, Jihad memberikan tambahan. Dia mengatakan, sebuah gagasan besar yang ingin diciptakan HMI adalah youth government atau pemerintahan pemuda. Dia berharap gagasan bisa diterapkankan.

"Untuk keberlanjutan bangsa ini untuk bagaimana menantang bonus demografi ini supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di NKRI ke depan," ucapnya.

"Persatuan harga mati. Kita bersatu saja belum tentu bisa maju. Apalagi kita kalau misalkan kita tidak bersatu. Pondasi ini harus kita sinergikan bersama-sama," imbuhnya.

Dia juga mengatakan, HMI akan selalu mengawal demokrasi di Indonesia. Tidak akan pandang bulu.

"Tidak melihat kepentingan A atau B, tapi kita melihat demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk sama-sama menjalankan estafet jalannya republik ini agar Indonesia dapat merayakan kemenangan emasnya di 2045," kata Jihad.

Sementara itu, Jokowi yang mendengarkan tuntuan 'Senturi' itu tampak mengangguk bahkan bertepuk tangan saat poin per poin dibacakan oleh Jihad. Namun, selanjutnya, untuk sambutan Jokowi kegiatan tersebut tertutup untuk media.
(jor/nkn)

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...