logo

DPR minta pemerintah hati-hati tentukan harga Premium

DPR minta pemerintah hati-hati tentukan harga Premium

DEMOKRASI - Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika meminta pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Menurutnya, BBM ini menyangkut kepentingan hidup orang banyak, sehingga harus mempertimbangkan dampak ke depannya.

"Masalah BBM tidak hanya di Indonesia, sering terjadi demo besar-besaran di berbagai negara. Karena itu kita harus hati-hati mengelola mengenai BBM itu," kata Kardaya dalam diskusi BBM dan Situasi Kita, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10).

Kardaya menyebut, berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2 sudah dijelaskan bahwa produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, termasuk juga dengan BBM. Sebab, BBM diperlukan untuk berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia.

Oleh karenanya, Politisi Partai Gerinda itu menyarankan harus ada beberapa prinsip yang dipenuhi pemerintah dalam pengadaan BBM itu sendiri. Pertama yakni dengan menjamin ketersediaan stok BBM. Kemudian, mudah untuk diakses, dan secara harga juga harus terjangkau.

"Pertama BBM tersedia, harga murah percuma kalau tida ada barang. Tersedia, tapi harus bisa diakses. Kalau tersedia banyak kalau tidak bisa diakses sama aja dengan bohong. Ketiga harga harus terjangkau. Barangnya ada bisa diakses, kalau tidak bisa dijangkau daya belinya kan sama aja," kata dia.

Diketahui, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan secara mengejutkan telah mengumumkan kenaikan harga Premium bersamaan dengan harga BBM non subsidi lainnya. Premium naik 7 persen dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 di wilayah Jamali.

Namun, tak berapa lama pemerintah malah membatalkannya. Hal tersebut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kenaikan ini ditunda. [azz]

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...