logo

Gerindra sebut anak beratribut pramuka minta 2019 ganti presiden suara kejujuran

Gerindra sebut anak beratribut pramuka minta 2019 ganti presiden suara kejujuran

DEMOKRASI - Video anak-anak mengenakan seragam mirip Pramuka menyerukan 2019 ganti presiden viral di media sosial. Merespons video itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memandang seruan anak-anak tersebut murni dan tidak ada motif politik.

"Aksi anak-anak menyerukan ganti presiden 2019 tidak ada motif politik tapi itu sebuah seruan moral atau isi hati mereka yang jujur," katanya kepada merdeka.com, Rabu (17/10).

Bagi Arief tidak penting soal yang berteriak anggota Pramuka atau bukan. Dia mengatakan, pesan yang bisa ditangkap dari teriakan anak-anak tersebut ingin ganti presiden 2019 secara spontanitas itu murni dari kegelisahan anak-anak.

Menurutnya, anak-anak itu sudah mengetahui jika keadaan ekonomi keluarga dan orangtuanya mengalami penurunan pendapatan selama dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Akibat banyaknya PHK dan harga harga sandang pangan naik tinggi serta tarif listrik yang mahal untuk 900 watt. Sehingga anak-anak tersebut terkena imbasnya, misalnya saja anak-anak dikurangi jajanan atau beli baju dan sepatu hanya sekali dalam satu tahun," tuturnya.

Arief berujar, anak-anak itu merasakan jika makanan sehari-hari yang disajikan kepada mereka turun kualitasnya. Kemungkinan makanan yang biasa diasup tiga kali sehari turun cuma dua kali. Mereka juga tidak bisa minum susu tiap hari akibat harga susu mahal dari dampak kurs rupiah yang makin melemah.

"Pastilah anak-anak tersebut sangat cerdas sudah bisa mengerti keadaan ekonomi orangtuanya yang pendapatannya turun drastis selama 4 tahun," kata Arief.

"Jadi enggak perlu juga Menpora, Mendikbud kebakaran jenggot begitu juga Kepala Bulog yang merangkap Ketua Kwartir Nasional Pramuka enggak perlu kebakaran jenggot, coba dipikir apa beras sekarang harganya bisa jadi Rp 7.000 sekilo?" tandasnya.

Kemarin, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Indonesia, Budi Waseso, memastikan anak-anak terekam dalam video itu bukan dari pihak Pramuka Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil pendalaman tim Kwarnas dan Kwarda. Menurutnya, Pramuka tidak pernah melakukan kegiatan politik.

"Saya perlu menyikapi ini karena Pramuka tidak berpolitik dan Pramuka bukan kekuatan politik atau partai ya," tegas Waseso di gedung Kwarnas, Gambir, Selasa (16/10).

"Supaya paham. Jangan sampai nanti Pramuka diseret-seret soal kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan pramuka," sambung mantan Kepala BNN itu.

Salah satu yang paling identik memastikan anak-anak itu bukan anggota Pramuka, terlihat pada seragam yang mereka kenakan. Meski mirip di seragam tidak ada lambang-lambang kemahiran seperti seragam pada umumnya.

"Juga tidak ada badge (lencana) Kwarda ya, tidak ada wilayah kwarda. Ini yang harus kita pahami. Terus nomor induk juga tidak pakai, tidak ada," ungkapnya.

Selain itu, kata Waseso, anak-anak di video tersebut juga tidak memakai penutup kepala sebagaimana mestinya ketika ada kegiatan pramuka. Kemudian, logo boy scout pada seragam juga tidak ditemukan.

"Maka kalau kita lihat dari itu keseluruhannya, mereka memang bukan pramuka. Hanya seragamnya yang digunakan mirip seragam pramuka. Jadi sekali lagi dari hal ini perlu saya luruskan," tegas Waseso.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan mendalami siapa anak-anak dalam video itu. Mendikbud menegaskan aksi yang dilakukan para siswa tersebut sangat tidak dibenarkan. Dia pun mengancam akan memberi sanksi tegas apabila ada oknum guru yang sengaja mendoktrin para siswanya agar mendukung pasangan calon tertentu.

"Kami sedang lacak. Kami usut sekarang ada di mana itu kejadiannya," kata Muhadjir.

Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut ada motif politik di balik aksi itu. Imam meminta Kwarnas Pramuka segera menindaklanjuti video yang terlanjur viral tersebut. Termasuk, mencari aktor intelektual di balik aksi tersebut.

"Tentu saya harus mengatakan ini betul-betul penunggangan terhadap anak-anak di bawah umur yang semestinya tidak diajak untuk berpolitik," kata Imam. [dan]

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...