logo

Jembatan Suramadu Gratis, PDIP: Bukan Pencitraan, Jokowi Pro-Rakyat

Jembatan Suramadu Gratis, PDIP: Bukan Pencitraan, Jokowi Pro-Rakyat

DEMOKRASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Petahana itu pun membantah kebijakan tersebut terkait dengan Pilpres.

Partai pengusung Jokowi, PDIP pun angkat suara. Menurut PDIP, posisi sebagai petahana memang memiliki risiko dicurigai setiap kebijakan yang dikeluarkannya, terutama di tahun politik.

"Posisi sebagai incumbent itu punya plus minus, (kebijakannya) dicurigai terus. Tapi jika goal memang berdampak elektoral. Itu hukum besi yang memang keuntungan dari incumbent," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Sundari kepada wartawan, Minggu (28/10/2018).

Eva menjelaskan kebijakan-kebijakan pro rakyat yang dilakukan Jokowi juga bukan keputusan yang mendadak. Sebab, selama ini, capres nomor urut 01 itu memang selalu mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Jokowi kan karakternya begitu bukan mendadak baik ke rakyat. Sama sekali bukan pencitraan, tapi memang karakter politik pembangunan Jokowi adalah pro rakyat," ujarnya.

Eva pun berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Apalagi, jika kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pro rakyat.

"Sepanjang itu membuat rakyat lebih mudah hidupnya, murah kesehariannya, harusnya didukung. Sepanjang tidak menyalahi aturan dan UU ya harus didukung, kan politik adalah untuk rakyat," tutur Eva.

Hal senada juga diungkapkan Politikus PDIP Nusyirwan Soejono. Dia mengungkapkan, keputusan membebaskan biaya tol jembatan Suramadu bukan tiba-tiba.

"Atas dasar Evaluasi sejak awal beroperasi 2009 hingga saat ini, yang tidak memperlihatkan perkembangan signifikan untuk pengembangan wilayah Madura dan agar tidak menjadi salah satu faktor penghambat akses dengan beban pembayaran, sudah tepat pemerintah membebaskan Pembayaran untuk melewati Jembatan Suromadu," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus tarif jembatan Surabaya-Madura (Madura). Jokowi membantah kebijakannya dimaksudkan untuk mendulang suara di Pilpres.

Jokowi mengatakan, usulan untuk pembebasan biaya jembatan yang sebelumnya berupa Tol Jembatan Suramadu, sudah ada sejak tahun 2015. Pembebasan biaya ini juga sudah dengan penghitungan dan menimbang masukan dari berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat dan agama, maka Tol Jembatan Suramadu resmi berganti nama menjadi Jembatan Suramadu non tol.

"Pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).

"Sekali lagi, keputusan ini untuk rasa keadilan untuk masyarakat Madura. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Suramadu kita ubah jadi jalan tol biasa," tambahnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...