logo

Mengembalikan Predikat Raja Minyak di Tanah Air…

Mengembalikan Predikat Raja Minyak di Tanah Air…

DEMOKRASI - Gemah ripah loh jinawi. Kalimat itu acap kali dipakai untuk menggambarkan kekayaan alam Indonesia. Wilayah subur dan sejahtera, itulah lebih kurang makna dari ungkapan berbahasa Jawa tersebut.

Atribusi di atas tidak terkecuali berlaku pula untuk sektor minyak dan gas ( migas). Namun, kenangan manis itu kini sekadar nostalgia. Dahulu Indonesia menjadi ladang subur produksi migas, sekarang faktanya berbalik.

Produksi migas Indonesia melandai, sedangkan konsumsi semakin melejit. Bahkan, sebagai dampak kondisi tersebut, Indonesia telah menyandang status net importer minyak sejak 2004 silam.

Sedikit beruntung, Indonesia saat ini belum sampai menjadi net importer gas. Namun, melihat tren kebutuhan gas yang semakin banyak, kita perlu waspada atas potensi itu.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan, jumlah produksi gas pada 2010 masih sebesar 8.867 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Akan tetapi, per 2017 angkanya telah merosot jadi 6.621 MMSCFD. Sementara itu, konsumsi gas setiap tahunnya mengalami peningkatan dan mencapai 3.880 MMSCFD pada 2017 lalu.

Lebih kronis lagi, mengacu proyeksi Dewan Energi Nasional yang ditetapkan 2017 dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemakaian gas di Indonesia bisa mencapai rata-rata 26 miliar MMSCFD pada 2050.

Kebutuhan itu melonjak nyaris tiga kali lipat dibandingkan proyeksi 2025 yang sebesar 9,5 miliar MMSCFD.

Berkaca dari kebutuhan migas Tanah Air, diperlukan upaya ekstra untuk mengembalikan kejayaan migas. Bila tidak, bukan mustahil industri migas kita menjadi kelam.

Tersadar atas krusialnya membangkitkan predikat Raja Migas di Indonesia, SKK Migas sebagai pihak yang berperan di sektor hulu migas berupaya melaksanakan sejumlah hal.

Contohnya, melalui peningkatan produksi dan cadangan migas. Investasi menjadi kunci agar hal tersebut dapat terwujud.

Ilustrasi hulu migas(SHUTTERSTOCK)

Saat ini, investasi di Indonesia dapat disebut mulai lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain, termasuk di tingkat Asia Tenggara.

Riset Ease of Doing Business 2018 oleh World Bank menyatakan, posisi Indonesia secara global dalam kemudahan berusaha berada di urutan ke-72 dari sebelumnya ke-91.

Negara ini tak kalah dari negara Asia Tenggara lainnya, antara lain Filipina di urutan ke-113, Kamboja (135), maupun Myanmar (171). Bahkan, Indonesia unggul dari negara China (78) dan India (100).

Menurut Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, peningkatan investasi hulu migas sedemikian penting. Sebab, industri itu diprediksi masih menjadi penopang kebutuhan energi Indonesia untuk puluhan tahun ke depan.

Hal senada turut diungkapkan Presiden Indonesian Potreleum Association (IPA) Ronald Gunawan dalam pidato pembukaan Konvensi dan Pameran IPA 2018, Mei lalu.

“RUEN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 menetapkan target porsi migas pada 2050 adalah 44 persen dari total energi nasional,” ujar Ronald, sebagaimana dikutip Kompas.com, Rabu (2/5/2018).

Tentu saja, dengan upaya peningkatan investasi hulu migas itu sebuah harapan besar akan muncul, bahwa kelak mahkota kejayaan migas bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semoga...

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...