logo

Nawacita Jokowi dari Ekonomi Hingga Hukum dan HAM Dinilai Belum Terlaksana

Nawacita Jokowi dari Ekonomi Hingga Hukum dan HAM Dinilai Belum Terlaksana

DEMOKRASI - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonenesia (LIPI) Siti Zuhro menilai bahwa sembilan program nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla belum ada yang terlaksana dengan baik.

Menurut Siti Zuhro, ada tiga hal yang perlu dilihat mengevaluasi Nawacita Jokowi-JK, yakni dibidang ekonomi, Sosial Budaya, sosial politik, hukum dan Hak Asasi Manusi (HAM).

"Jadi kalau mengevaluasi 9 program Nawacita, sembilan program nawacita beliau itu seperti apa, baik di ekonmi, sosial budaya, sosial politik, hukum dan HAM," kata Siti Zuhro ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

Di bidang ekonomi, kata Siti Zuhro, bisa dinilai dari kesenjangan yang terjadi di masyarakat saat ini. Jika Presiden Jokowi belum bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan indeks kebahagiaan yang baik, berarti Nawacita belum sepenuhnya terlaksana.

"Sosial ekonomi, kesenjangan meredup nggak? Artinya rendah, jadi indeks kebagiaan masyarakat bagus, apakah seperti itu? kalau tidak berarti pak Jokowi belum memenuhi targetnya untuk membangun indeks kebahagiaan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, ia menilai dengan melemahnya rupiah yang mencapai 15 ribu dolar AS, juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

"Ternyata dolarkan tinggi, kalau tinggi otomatis kebutuhan dasar ikut tinggi. Nah kebetulan ini kampanye, dolar melampaui 15 ribu," sambungnya.

Siti Zuhro menjelaskan, di bidang Sosial Budaya dan agama, tidak terbangun dengan baik. Saa ini, kehidupan masyarakat khususnya dibidang kebudayaan dan agama cenderung berbenturan atau cheos. Keputusan Jokowi memikih KH Ma'ruf Amin sebagai Cawapresnya dinilai belum cukup meredam cheos yang terjadi.

"Kita cenderung cheos, dan ini yang tidak bagus menurut saya," tandasnya.

Sementara di bidang sosial politik, rentan terjadinya kegaduhan. Karena sistem kepartaian yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem multi partai.

Sehingga, kata dia, siapapun yang menjadi presiden kedepan akan kesulitan mengelola negara dengan sistem multi partai. Sedangkan dibidang Hukum dan HAM sangat tidak bagus.

"Kualitas hukum kita jujur sangat tidak menggembirakan, runcing ke bawah dan tumpul keatas. terhadap penangan hak asasi manusia terasakan agak kurang," tuturnya.

"Kalau saya sebagai intelektual mengusulkan, jangan sampai terlena yang kemudian pak Jokowi dinilai penegakan hukum kita tidak berkualitas. Penegakan hukum di era pak jokowi harus dinilai bagus, supaya raportnya tidak merah. inikan nilai dari Komnas HAM, bukan dari Siti Zuhro," pungkasnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...