logo

Pemerintah pastikan pembakar bendera 'tauhid' bakal diproses hukum

Pemerintah pastikan pembakar bendera 'tauhid' bakal diproses hukum

DEMOKRASI - Pemerintah menggelar rapat terkait pembakaran bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terdapat tulisan tauhid oleh Banser di Garut, Jawa Barat. Menko Polhukam Wiranto mengatakan peristiwa itu berawal saat Hari Santri di Garut tiba-tiba muncul bendera HTI.

"Akibat adanya penggunaan tauhid di bendera HTI sebagai ormas yang dilarang yang muncul di Hari Santri seperti di Tasikmalaya juga di Garut. Untuk daerah lain sudah diamankan dengan tertib tanpa masalah. Di Garut dibakar ternyata menimbulkan konflik," kata Wiranto usai rapat di kantornya, Selasa (23/10).

Wiranto melanjutkan, PBNU pun telah meminta GP Ansor yang membawahi Banser. Berdasarkan keterangan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, mereka sebagai ormas Islam tidak mungkin dengan sengaja membakar kalimat tauhid.

"Mereka ingin pembersihan penggunaan kalimat tauhid oleh HTI," kata Wiranto.

Namun, Ansor telah menyerahkan penanganan peristiwa tersebut kepada kepolisian untuk diproses secara hukum sesuai perundang-undangan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia telah melakukan kajian mendalam terhadap peristiwa itu.

"MUI menyesalkan peristiwa itu tetapi jangan sampai timbul perpecahan," tuturnya.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan tiga orang terkait pembakaran bendera diduga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kabupaten Garut. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dengan insiden ini. Polres Garut masih mencari satu orang yang diduga pembawa bendera saat perayaan Hari Santri Nasional di Alun-alun Limbangan. [eko]

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...