logo

Pernak-pernik Politik BBM Naik

Pernak-pernik Politik BBM Naik

DEMOKRASI - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang sedianya naik menyusul Pertamax dan lainnya tiba-tiba batal hanya dalam waktu sekitar satu jam. PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi pun membela keputusan ini.

"Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan Pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018).

Jokowi menurut Hasto mendengarkan suara rakyat Indonesia, baik di kota maupun pelosok-pelosok daerah Indonesia. Tradisi blusukan Jokowi disebutnya membangun kepekaan pemimpin terhadap rakyatnya. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menyebut kebijakan pemerintah di bidang energi menunjukkan peningkatan.

"Ditinjau dari kebijakan bauran energi, energy mix maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air termasuk mikrohidro panas bumi dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW serta kehadiran pembangkit listrik tenaga surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi," ungkap dia.

Soal kenaikan harga beberapa jenis BBM dan batalnya kenaikan harga Premium sempat disindir oleh Waketum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon lewat lagu 'Naik-naik ke Puncak Gunung' yang liriknya diubah. Sikap ini juga mengundang reaksi para pendukung Jokowi.

"Itulah kualitas Wakil Ketua DPR dari Gerindra semacam plagiatlah, ya, mengubah bait-bait lagu yang sudah terkenal, menunggangi lagu yang sudah terkenal demi kepentingan politik Prabowo," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Toni juga mengaku heran dengan jalan pikir Fadli mengkritik harga Pertamax yang naik dan menyebut rakyat sengsara karena kenaikan itu. Sebab, menurut Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu, Pertamax memang untuk dikonsumsi kalangan menengah ke atas.

"Pertamax itu dinikmati oleh kelas menengah ke atas, orang kaya, seperti Sandi dan Prabowo. Jadi nggak mungkin Sandi dan Prabowo memelas minta kepada negara (harga murah) ketika harga acuan minyak dunia juga naik," kata Toni.

Begitu juga dengan PPP yang turut membela keputusan pemerintahan Jokowi. Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi pernyataan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin sebelumnya menyebut maju-mundur kenaikan harga Premium seperti meneror masyarakat.

"Barisan PAS (Prabowo-Sandi), termasuk PKS, kecewa karena gagal memiliki bahan 'gorengan' besar akibat Presiden Jokowi tidak menyetujui usulan kenaikan harga BBM Premium dari jajaran di bawahnya," kata Arsul via pesan singkat.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang jadi rival kubu Jokowi kemudian angkat bicara. Dia khawatir dengan batalnya kenaikan harga Premium, nantinya terjadi kelangkaan BBM jenis itu.

"Beruntung Premium kenaikannya ditunda, tapi kami khawatir Kalau terjadi kelangkaan, maka akan menimbulkan tekanan, khususnya pelaku UKM. Pabrik-pabrik dan UKM ini terancam karena biaya operasinya yang terus meningkat," kata Sandiaga, yang juga calon Wakil Presiden, usai memberikan pelatihan OK OCE di Andulus City, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Menurut Sandi ekonomi Indonesia saat ini sedang tertekan lonjakan harga minyak dunia. Suka tidak suka, kondisi ini harus diikuti kebijakan menyesuaikan harga BBM.

"Enam sampai tujuh bulan ke depan harus ada langkah konkret. Jangan sampai karena ini musim politik, kebijakan yang baik ditunda. Pisahkan dulu proses politiknya. Kita harus duduk bersama menyikapi hal ini," kata Sandi.

Saat ini kenaikan harga baru terjadi pada BBM non penugasan yaitu Pertamax menjadi Rp 10.400/liter, Pertamax Turbo Rp 12.250/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Pertamina Dex Rp 11.850/liter. Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat menyatakan harga BBM jenis premium naik dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 7.000/liter Rabu sore (10/10) di Bali. Sekitar satu jam kemudian, kebijakan tersebut dibatalkan.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...