logo

Pertarungan Narasi dalam Kontestasi Elektoral

Pertarungan Narasi dalam Kontestasi Elektoral

DEMOKRASI - Terkuaknya kasus Ratna Sarumpaet (RS) baru-baru ini memperlihatkan betapa kontestasi elektoral antardua pasangan capres-cawapres berlangsung luar biasa sengit. Apapun bisa dijadikan alat atau senjata untuk mengerek elektabilitas pasangan yang didukung. Dan, pada saat yang sama dimanfaatkan untuk mendegradasikan elektabilitas lawan politiknya.

RS agaknya telah terperangkap dalam pusaran pertarungan tersebut. Ia yang pada awalnya mengaku dipukuli oleh sejumlah orang yang tak dikenal di daerah Bandung, ternyata belakangan mengatakan hal itu bohong. Wajah babak belur yang telah beredar luas, khususnya di media-media sosial, bukanlah akibat pemukulan orang, melainkan pascaoperasi wajah di sebuah rumah sakit.

Yang membuat kasus ini sedemikian heboh adalah karena digaungkan oleh timses salah satu pasangan capres-cawapres, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seperti diketahui, beberapa orang timses pasangan ini mem-blow up persoalan RS, bahkan sempat melakukan konferensi pers. Tujuannya jelas untuk meraih simpati publik dan pada saat yang sama menyerang rivalnya, yakni pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

Logika ini cukup masuk akal, karena RS selama ini dikenal sangat vokal dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Jika benar RS menjadi korban pemukulan, maka tuduhan sangat mudah diarahkan kepada pemerintah. Dalam perspektif komunikasi politik Brian McNair yang menjelaskan bahwa komunikasi politik bersifat intensional, apa yang dilakukan timses Prabowo tampaknya memiliki tujuan ke arah sana, yakni memberikan dampak elektoral terhadap rival politiknya.

Pertarungan Narasi


Dari paparan di atas terlihat bahwa timses Prabowo tengah membangun narasi bahwa apa yang menimpa RS sebagai bentuk pembungkaman terhadap seorang aktivis. Dan, ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Karena itu, mereka berusaha memasang badan untuk RS. Namun, setelah terkuak bahwa apa yang disampaikan RS tersebut merupakan sebuah kebohongan, mereka segera berbalik arah dengan beramai-ramai mengecam RS, bahkan kini mereka membawanya ke pengadilan.

Di sinilah mulai terjadi pertarungan narasi antartimses kedua pasangan capres-cawapres. Timses Prabowo segera membangun narasi baru atas ke-"grasagrusu"-annya dalam melahap informasi dari RS. Kini mereka mengatakan bahwa RS adalah orang susupan Jokowi yang memang sengaja untuk merusak citra Prabowo dari dalam. Dengan demikian, dalam pandangan mereka, informasi bohong yang diberikan RS adalah sengaja untuk menjebak mereka.

Tentu saja narasi tersebut dibantah keras oleh Timses Jokowi. Mereka justru berpendapat bahwa Timses Prabowolah yang sengaja melakukan hal tersebut, setidaknya melakukan politisasi atas kasus RS untuk menyudutkan Jokowi. Bagi Timses Jokowi, apa yang dilakukan RS sulit dilakukan seorang diri. Mesti ada orang-orang lain yang juga ikut terlibat di dalamnya.

Tampaknya pertarungan narasi antarkedua pasangan capres-cawapres akan terus terjadi, bukan hanya pada masa kampanye seperti yang terjadi sekarang, tetapi juga sampai waktu pemilihan tiba. Bahkan pertarungan narasi tersebut sudah terjadi sejak sebelumnya. Misalnya saja saat penentuan cawapres dari masing-masing capres. Saat Jokowi menentukan KH Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya, muncul narasi dari timses rival politiknya. Bahwa ulama yang mencari jabatan tidak mencerminkan ulama yang sebenarnya, lebih baik menjadi pejabat yang menjadi ulama, tegas mereka. Tapi, Timses Jokowi segera melawan serangan tersebut dengan membangun narasi bahwa penunjukan seorang ulama sebagai cawapres menunjukkan kecintaan mereka terhadap ulama.

Keadaban Narasi

Dalam kontestasi elektoral yang head to head seperti antara Jokowi dan Prabowo, tidak dapat dimungkiri bahwa pertarungan narasi akan terjadi dengan sangat keras. Prabowo-Sandi sebagai penantang memiliki peluang besar untuk membangun narasi-narasi yang berisi serangan tajam terhadap Jokowi-Amin.

Dalam perspektif komunikasi politik, serangan-serangan yang dilakukan pihak penantang dalam kampanye, seperti yang ditegaskan Lynda Lee Kaid dalam bukunya Handbook of Political Communication (2004), biasanya disebut dengan kampanye menyerang (attacking campaign). Kampanye menyerang dibagi dua, yaitu kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign).

Kampanye negatif boleh dilakukan seorang calon pada saat kampanye karena fokusnya adalah menyerang lawan dengan data-data yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Ini umumnya dilakukan oleh pihak penantang. Sementara, kampanye hitam mesti dihindari oleh semua calon karena menitikberatkan serangan terhadap lawan dengan data-data yang palsu, bohong, bahkan berisi fitnah.

Sayangnya, dalam konteks pertarungan narasi seperti yang berlangsung antar Timses Jokowi dan Prabowo, terutama dalam kasus RS, tipe kedualah yang lebih menonjol. Narasi tersebut dibangun di atas kebohongan (hoaks). Akibatnya, justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ketika kebohongan tersebut terungkap, sekalipun berusaha untuk mengelak dengan berbagai cara.

Oleh karena itu, sebagai publik kita sangat berharap bahwa pertarungan narasi antarkedua pihak yang berkontestasi dibangun di atas argumentasi yang kokoh dan data yang valid. Perlu kehati-hatian dan kesediaan untuk memverifikasi atas semua informasi yang masuk, meski hal itu berpeluang untuk dijadikan bahan serangan terhadap lawan.

Saat ini publik Indonesia semakin kritis dalam menerima informasi. Mereka tidak mudah begitu saja meyakini sebuah informasi, apalagi yang memperlihatkan kejanggalan di dalamnya. Sementara, sumber-sumber informasi yang bisa dijadikan pembanding juga cukup berlimpah, sehingga mereka bisa melakukan komparasi dalam mengecek kesahihan informasi tersebut.

Semoga ke depan para elite politik yang tengah berkontestasi lebih bertindak secara cerdas dan elegan. Keadaban politik sangat perlu diperlihatkan kepada publik, termasuk keadaban narasi sekalipun berisi serangan terhadap lawan. Keadaban inilah yang dapat memberikan dampak elektoral bagi calon.

Iding Rosyidin Koordinator Bidang Kurikulum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) Indonesia

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...