logo

Rentetan Tarik Ulur Anies vs Pepen yang Antiklimaks

Rentetan Tarik Ulur Anies vs Pepen yang Antiklimaks

DEMOKRASI - Konflik soal sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi akhirnya disudahi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) mengakui masalah ini hanya sekadar miskomunikasi.

"Hari ini saya merasa bersyukur bahwa beberapa hari ini ada terjadi miskomunikasi antara Bekasi dan DKI dan hari ini ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang," ujar Pepen di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Konflik ini bermula sejak pekan lalu. Saat itu puluhan truk pengangkut sampah DKI Jakarta yang menuju TPST Bantargebang dirazia oleh Dishub Kota Bekasi.

Kadishub Bekasi Sebut Alasan Razia Terkait Duit Kompensasi

Ada sekitar 50 truk yang sempat ditahan di kawasan Hutan Kota Bekasi, Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan pada Rabu (17/10). Kadishub Kota Bekasi Yayan Yuliana menyebut razia dan penahanan truk sampah DKI karena banyak pelanggaran perjanjian MoU DKI dengan Kota Bekasi. Yayan juga menyinggung duit kompensasi bau ke Bekasi.

"Karena begini, dalam perjanjian Bekasi dengan DKI, ada beberapa item, salah satunya tentang pengangkutan sampah itu, ada juga tentang kompensasi. Dari beberapa item, DKI belum melaksanakan kewajiban-kewajiban itu," ujar Yayan, Kamis (18/10).

Truk-truk yang kena razia adalah yang tak dilengkapi penutup. Selain itu truk-truk itu tak memiliki surat lengkap.

"Kita kan ada dalam MoU ya, perjanjian antara Bekasi dan DKI itu diatur tentang pengangkutan dan rute. Waktu pengangkutan ini kan diatur untuk yang tol (Bekasi) Barat ini dari jam 9 malam sampai jam 5 (pagi), itu kendaraan semua jenis bisa melewati situ. Kalau dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam, hanya kendaraan yang berjenis konvektor (penutup)," papar Yayan.

Anies Bicara Kewajiban DKI yang Sudah Dilunasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons soal razia truk sampah yang dikaitkan dengan kompensasi. Anies lalu memaparkan kewajiban Pemprov DKI yang telah dilunasi.

"Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita Alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan bulan per Mei nilainya Rp 194 miliar dan untuk 2019 kewajiban Rp 141 miliar," ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan Pemprov DKI pada tahun ini menyetujui usulan bantuan keuangan ke Pemkot Bekasi.

Nilai usulan bantuan keuangan mulanya Rp 202 miliar, namun setelah diverifikasi, menjadi Rp 194 miliar. Dana hibah ini terkait dengan pemanfaatan lahan di Bantargebang sebagai pembuangan sampah dari Jakarta.

Pepen Ancam Anies Terkait Sampah

Bagi Pepen, bantuan keuangan terkait pengelolaan sampah DKI ke Kota Bekasi bukan urusan nominal. Tapi DKI dan Kota Bekasi punya perjanjian yang sama-sama harus dipenuhi.

"Kami sudah beberapa kali kirim surat (ke Pemprov DKI), kami sudah beberapa kali mengingatkan hak dan kewajiban," ujar Pepen kepada wartawan di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Kota Bekasi, Jumat (19/10/2018).

Pepen menegaskan ada kewajiban DKI terkait pembuangan sampah ke Bekasi, salah satunya dana hibah. Dia menjelaskan, jika ada kewajiban yang tak dituntaskan DKI terkait masalah sampah, lebih baik kerja sama ini disetop.

"Kalau tidak diberikan, ya nggak usah ada kerja sama," ujar Pepen ditanya mengenai konsekuensi bila dana hibah tidak dicairkan.

Pepen Menilai Sulit Berkomunikasi dengan Anies

Tak hanya mengancam, Pepen juga menilai sulit untuk berkomunikasi dengan Anies. Dia bahkan mengibaratkan dengan 7 lapis langit.

"Sejak gubernurnya (DKI) baru, jangankan untuk bantuan awal pemerintahan, komunikasi saja seolah-olah berhubungan dengan tujuh lapis langit," kata Rahmat Effendi, yang akrab disapa Kang Pepen, saat dihubungi detikcom, Sabtu (20/10).

Pepen berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan. Dia mengingatkan seharusnya hubungan kerja sama DKI Jakarta dengan Bekasi bisa terjalin harmonis, saling menghormati.

"Tidak ada suatu daerah yang lokasinya mau dijadikan tempat pembuangan sampah. Perlu dicatat, yang disampaikan Gubernur melalui medsos adalah
bantuan 2017, bukan 2018. Kalau 2018 saja tidak ada, bagaimana mungkin yang bantuan 2019 akan direalisasikan. Yang kita tahu bahwa KUA/PPAS diproses di bulan Juni," jelas dia.

Anies dan Pepen Beda Persepsi Soal Kemitraan

Soal dana kemitraan itu, Anies meminta rincian penggunaan dananya. Menurut Anies, rincian sudah dimintakan sejak Mei namun baru dikirim 18 Oktober 2018. Dengan begitu, lanjut Anies, Jakarta selama ini belum bisa memproses permintaan Bekasi.

"Dalam bulan Mei itu diminta perinciannya, karena waktu itu mengajukan beberapa proyek. Proyeknya saya baca proyek yang diminta: proyek flyover Rawa Panjang nilainya Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa nilainya Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 miliar, ini di luar perjanjian sampah minta anggaran seperti itu. Lalu dimintakan perinciannya. Teman-teman, kalau ada anggaran, mungkin tidak Pemprov memproses tanpa ada perincian, hanya dengan gelondongan begini? Tidak mungkin!" papar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

Anies menilai permohonan dana kemitraan itu bukan terkait persoalan sampah. Anies menganggap dana kemitraan ini merupakan keperluan lain yang dikemas dalam isu sampah.

"Ini bukan urusan persampahan. Kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita. Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah. Tidak! Jadi kita tertib menjalankan semua yang menjadi kewajiban kita," kata Anies.

Berbeda dari Anies, Pepen menganggap hasil dari dana kemitraan itu untuk keperluan DKI Jakarta. Dia juga menyebutkan beberapa rincian alokasi dana kemitraan itu.

"Yang mau kita pakai adalah surat Pak Ruddy (Plt Wali Kota Bekasi) bulan Mei (2018) ada 2 surat: ada Rp 426 (miliar) dan ada Rp 500-an (miliar). jadi sekitar Rp 1 T. Ini yang kita evaluasi, rinciannya: sekolah terpadu, lingkungan hidup, polder air, sarana olahraga, sarana kesehatan," papar Pepen.

Pepen juga membenarkan pihaknya telah menerima Rp 192 miliar dana kompensasi, namun menurut dia itu adalah anggaran Pemprov DKI tahun 2017/2018. Pepen juga membenarkan jika dana tersebut juga untuk pembangunan flyover Rawa Panjang hingga flyover Cipendawa.

"Sekarang saya tanya, itu dipergunakan untuk siapa? Untuk kepentingan DKI kan? Yang kita tanyakan yang katanya Rp 2 triliun yang (diajukan) 28 September itu memang ada. Ini yang akan kita cabut," kata Pepen.

Selain itu ada pula beda pendapat Pepen dan Anies soal pemerintah provinsi mana yang harus bertanggung jawab atas Bekasi. Anies bilang Bekasi tanggung jawab Jawa Barat, sementara Pepen bilang DKI juga punya tanggung jawab secara sosial.

Pepen Minta Anies Tengok Bantargebang

Menurut Anies, polemik soal sampah ini seharusnya bisa segera disudahi. Anies meminta data jika ada pertemuan.

"Ini mau menyelesaikan baik-baik dikomunikasikan atau mau ramai di media? Kalau mau baik-baik, pertemuan-pertemuan itu datangi dan bawa datanya. Jangan malah ramai di media. Sudah gitu diramaikan yang bukan menjadi kewajiban kita pula," ujar Anies kemarin.

Dia juga menyampaikan sebetulnya sudah ada rencana untuk menemui Pepen. Namun dirinya baru akan bicara setelah pertemuan dilakukan.

"Sudah ada rencana itu, sudah ada. Makanya jadi unik ini, nanti dah saya ceritakan kalau udah ketemu," kata Anies, Minggu (21/10).

Pepen kemudian justru meminta Anies langsung ke Bantargebang alih-alih menemuinya di Kantor Wali Kota Bekasi. Pepen meminta Anies melihat langsung kondisi sekitar TPST Bantargebang.

"Bagaimana kondisi TPA Bantargebang? Bagaimana kewajiban DKI terhadap masyarakat Bantargebang? Ada 90 ribu jiwa lebih di sana yang harus diperbaiki kondisi lingkungannya. Jadi yang saya sampaikan, yang tidak tahu, ya nggak usah ngomong. Supaya jelas duduk perkaranya. Makanya saya ngajak ke Gubernur (Anies) datang ke Bantargebang, dilihat dengan mata dan kepala sendiri kan enak. Apa yang terjadinya di sana? Saya ingin konflik ini diselesaikan," tandas Pepen, Senin (22/10).

Anies dan Pepen Akur Setelah Pertemuan di Balai Kota DKI

Pepen bertandang ke Balai Kota DKI Jakarta pada Senin siang (22/10). Setelah pertemuan sekitar 2 jam, suasana jadi cair dan Pepen mengakui ada miskomunikasi.

Anies mengatakan pertemuan membicarakan kegiatan bersama Jakarta dan Kota Bekasi. Anies juga berharap pertemuan ini semakin mempererat hubungan kedua wilayah.

"Insyaallah ini menjadi awalan yang baik awalan baru bagi kita semua dan kerja sama di antara kita, saling support di antara kita juga menjadi lebih baik," kata Anies usai pertemuan.

Anies juga bercerita sempat menelepon Pepen, namun tak mendapat respons. Padahal sebelumnya Pepen bilang berkomunikasi dengan Anies ibarat 7 lapis langit.

"Ternyata dua hari yang lalu Pak Gubernur menghubungi saya, cuma tidak ditindaklanjuti," kata Pepen.

Anies dalam pertemuan, menurut Pepen, mengaku sudah beberapa kali menelepon. Saat dicek, Pepen baru menyadari nomor yang melakukan panggilan adalah nomor milik Anies.

Soal dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi sebesar Rp 2 triliun, Anies hanya menyebut akan mendiskusikannya.

"Nanti kita diskusikan," kata Anies.

Sebelum pertemuan, Pepen memang bilang pengajuan dana hibah sebesar Rp 2 triliun akan dievaluasi. Besarannya kemungkinan menjadi Rp 1 triliun.

"Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, warga Kota Bekasi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur," ungkap Pepen.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...