logo

Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Ma'ruf Amin soal Tanah

Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Ma'ruf Amin soal Tanah

DEMOKRASI - Bawaslu menghentikan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin terkait redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

Putusan ini tertuang dalam pemberitahuan putusan yang ditandatangani Ketua Bawaslu, Abhan, Senin (26/11/2018). "Status laporan tidak dapat ditindaklanjuti," demikian ini surat pemberitahuan Bawaslu.

Dalam pemberitahuan, kegiatan yang dilakukan Ma'ruf dinyatakan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Pelaporan ini masuk dengan nomor laporan 15/LP/PP/RI/00.00/XI/2018.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu. Ma'ruf diduga melakukan pelanggaran saat safari politik.

Laporan ini dimasukkan atas nama Andi Syamsul Bakhri sebagai masyarakat. Andi mengatakan dugaan pelanggaran ditemukannya setelah melihat video pidato Ma'ruf yang beredar di aplikasi Whatsapp.

Video yang dimaksud pelapor berisi pernyataan Ma'ruf saat cawapres nomor urut 01 itu berada di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 31 Oktober 2018. Saat itu, Ma'ruf Amin tengah melakukan kunjungan dan bertemu dengan ribuan petani di Hall Alam Indah Lestari, Banyuwangi.

Dalam pidatonya, Ma'ruf berbicara tentang peningkatan kesejahteraan petani. Itu menurutnya bisa dilakukan melalui berbagai kemitraan-kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta. Mulai permodalan, bibit, dan pupuk yang saat ini sudah dijalankan pemerintah saat ini.

Ma'ruf juga menyatakan akan membantu petahana Joko Widodo meningkatkan pembangunan ekonomi bila terpilih sebagai cawapres. Juga menghilangkan kesenjangan antara rakyat kecil dan ekonomi kuat.

Namun yang dipermasalahkan pelapor ada soal pernyataan Ma'ruf mengenai janji pembagian tanah bagi masyarakat melalui redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk janji dalam bentuk materi, yang dilarang dalam aturan pemilu.

Kuasa hukum Andi, dari Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM) Muhammad Akhiri mengatakan kejadian dalam video Ma'ruf yang beredar tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2018. Ma'ruf diduga melakukan pelanggaran karena menjanjikan akan membagikan tanah negara pada petani.

"Peristiwa ini kan jadi pada tanggal 1 November 2018 karena salah satu calon cawapres pasangan nomor urut 1 yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Dalam safari politiknya (Ma'ruf) sempat menyatakan, ingin membagi tanah negara pada masyarakat petani," kata Muhammad.

Muhammad mengatakan Ma'ruf diduga melanggar pasal 280 ayat 1 undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Di mana aturan tersebut melarang peserta pemilu menjanjikan materi kepada peserta kampanye.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...