logo

Menagih 'gentlemen's agreement' Prabowo kepada Salim Segaf Aljufrie

Menagih 'gentlemen's agreement' Prabowo kepada Salim Segaf Aljufrie

DEMOKRASI - Kursi wakil gubernur DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno rupanya mengganggu konsolidasi koalisi oposisi di Pilpres 2019. Di tingkat provinsi, PKS dan Gerindra saling berebut kursi empuk pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan.

DPD Gerindra DKI ingin M Taufik masuk jadi DKI 2. Alasannya, Gerindra partai utama pengusung Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017. Setelah peninggalan Sandi, tak ada kader partai yang duduk di kursi eksekutif ibu kota itu.

Sementara PKS, dikabarkan telah mengajukan dua nama, yakni Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Aturan dalam pemilihan Wagub DKI berbeda seperti era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang bisa langsung memilih Djarot Saiful Hidayat. Nantinya, koalisi Gerindra dan PKS (sebagai pengusung Anies-Sandi) harus mengajukan dua nama calon wagub ke DPRD. Anggota dewan lah yang menurut aturan berhak memilih dua calon itu.

Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik telah mengajukan surat untuk mengajak diskusi PKS DKI membahas polemik kursi wagub tersebut. Rencananya, pada tanggal 5 November nanti keduanya bertemu.

Taufik menegaskan, urusan Wagub DKI cukup diselesaikan di tingkat provinsi. Tak perlu bawa-bawa DPP seperti yang selalu diutarakan oleh PKS.

"Apa pandangan dari PKS, tidak usah bawa-bawa DPP ketinggian deh. Ini urusan tingkat DPD, urusan wagub kan urusan DPD," ujar M Taufik.

Sementara, Presiden PKS Sohibul Iman tetap pada pendiriannya. Dia terus menegaskan bahwa kursi Cawagub adalah jatah PKS. Sebagai kesepakatan pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Dia ingin segera bertemu Ketum Gerindra, Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Oleh sebab itu, PKS telah menyiapkan dua nama kadernya. Dua nama itu yang nantinya akan dibawa ke DPRD untuk kemudian dipilih menjadi Wagub DKI definitif pengganti Sandiaga.

"Proses di internal PKS dan Gerindra, saya katakan bahwa Pak Prabowo di hadapan kami di hadapan Ustaz Salim dan di hadapan saya sudah menyatakan menjelang pencapresan itu bahwa Bang Sandi mundur dari DKI dan kemudian Wagub ini diserahkan menjadi haknya PKS, tentu ini ada proses," ungkap Sohibul 28 Oktober lalu.

Persoalan menjadi pelik, saat Prabowo seolah tak mau ambil pusing atas polemik Wagub DKI tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada M Taufik sebagai Ketua DPD Gerindra DKI.

Senada dengan Taufik, dia menilai, persoalan Wagub DKI cukup diselesaikan di tingkat DPD partai provinsi pimpinan M Taufik saja.

"Ketua Gerindra Jakarta ya Taufik, kalau partai saya begitu, (tingkat) provinsi ya ketua provinsi yang tentukan, saya bagaimana beliau. Tenang aja," tegas Prabowo 24 Oktober lalu.

Gentlemen's Agreement

Rupanya, dalam proses pemberian jatah Wagub DKI pada PKS tak ada hitam di atas putih antara Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufrie.

Kesepakatan itu hanya berdasarkan sikap antar sesama seorang pria. Hal ini yang dipegang teguh oleh PKS terhadap Prabowo.

"Adapun yang menyangkut Cawagub DKI biarkan diselesaikan sesuai gentlemen's agreement antara Pak Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Tentu lebih cepat lebih baik. Tidak bertele-tele, karena sudah tidak ada masalah yang berarti," kata Wasekjen PKS, Al Muzzammil Yusuf dihubungi merdeka.com, Jumat (2/11).

Muzzammil menilai penting apabila Gerindra dan PKS memutuskan segera mungkin sosok pengganti Sandiaga Uno di Wagub DKI. Hal tersebut juga dilakukan agar pelayanan terhadap warga DKI makin optimal.

Muzzammil paham betul dengan pengalaman Prabowo yang tak mungkin mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat bersama Salim Segaf. Apalagi, Gerindra dan PKS memiliki cita-cita yang sama yakni menjadikan Indonesia adil dan makmur bersama Prabowo-Sandi.

"Saya yakin Pak Prabowo yang punya pengalaman panjang dalam dunia militer dan politik, sangat paham sekali tentang makna gentlemen's agreement dan soliditas sekutu dalam perjuangan. Sebagaimana kami pun sangat paham bentul pentingnya memenangkan Prabowo-Sandi pada 2019," tegas Muzzammil.

Muzzammil juga membantah persoalan Wagub DKI ini mengganggu soliditas partai koalisi Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Dia memastikan, PKS akan berjuang keras untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Karena kemenangan Pilpres tersebut bagi PKS bukan hanya untuk maslahat PKS, tapi juga untuk Indonesia yang lebih baik, maslahat umat dan bangsa, 5 tahun ke depan," tutup dia.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...