logo

MUI Sikapi Ancaman Polri Bubarkan Silaturahmi Kekhalifahan Sedunia di Bogor

MUI Sikapi Ancaman Polri Bubarkan Silaturahmi Kekhalifahan Sedunia di Bogor

DEMOKRASI - Polri mengancam akan membubarkan paksa acara Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia yang akan digelar di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Sabtu (17/11/2018).

Tak hanya Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan penolakannya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Forum Silahturahmi Warga Khilafatul Muslimin Yayasan Nur Syakirah tersebut.

Ketua MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, khilafah adalah satu bentuk sistem pemerintahan dalam Islam.

Substansi utamanya adalah penegakan keadilan, syariah dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat atau umat.
Bentuk pemerintahan lainnya adalah republik, kesultanan, kerajaan, dan emirat.

“Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan negara demokratis keempat terbesar di dunia sudah punya kesepakatan atau ittifaqiyah, dimana Pancasila sebagai darul ahdi washadah,” ucap Muhiddin kepada pojoksatu.id, Rabu, 14 November 2018.

Muhyiddin menilai, Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia tidak sesuai dengan kesepakatan founding fathers RI, terutama saat memasuki tahun politik.

“Kita perlu membaca ulang sejarah pendirian negara ini. Jika event itu hanya sekadar membahas gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat/publik, tak ada yang perlu dikahawatirkan,” katanya.

Apalagi, lanjut Muhyiddin, demokrasi liberal yang dianut Indonesia menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan konstitusi.

“Hanya yang harus dipahami oleh umat Islam bahwa kita tak boleh menegasikan atau mengingkari sistem pemerintahan selain khilafah selama itu dikendalikan sesuai kesepakatan dengan menjamin nilai dan norma agama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian soal mudhorat dan manfaat Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam Sedunia yang rencananya akan dilaksanakan di Masjid Az Zikra Bogor.

Mantan Wakpolda Jawa Timur itu menegaskan, pihaknya sejatinya membolehkan siapapun menggelar pertemuan, bahkan dalam skala besar sekalipun.

“Tapi Polri yang diberi wewenang, apakah kegiatan masyarakat cenderung positif ataukah gangguan kepada masyarakat,” ungkap Iqbal kepada PojokSatu.id, usai pelantikan di Mabes Polri, Rabu (14/11/2018).

Menurut Iqbal, sampai saat ini, pihaknya belum mendapat surat resmi dari elemen ormas yang hendak melaksanakan kegiatan Kekhalifahan Islam Sedunia itu.

Mengingat, surat tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi ada tidaknya konflik yang mengarah sesama masyarakat.

“Kami lihat dulu ketika kami menilai ada potensi gangguan keamanan dan konflik kami akan menyampaikan,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Andi M. Dicky menegaskan pihaknya akan melakukan pembubaran paksa jika panitia kukuh menggelar kegiatan Silaturahim Kekhalifahan Islam Sedunia.

“Hasil penyelidikan kegiatan itu sangat erat kaitan dengan mengganti pemerintahan NKRI dari Pancasila menjadi Khilafah. Jadi kami tidak akan berikan izin,” tegas Dicky, kemarin.

Menurutnya, acara tersebut berpotensi menimbulkan konflik karena ada ormas, elemen masyarakat, dan mahasiswa yang menolak tegas kegiatan itu.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Az Zikra bahwa apabila polisi tidak memberikan izin, mereka pun tidak memberikan tempat untuk acara tersebut,” kata Andi.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...