logo

Pengusaha Dukung Anies Tertibkan Reklame Ilegal

Pengusaha Dukung Anies Tertibkan Reklame Ilegal

DEMOKRASI - Pengusaha reklame yang tergabung dalam Asosiasi Media Luargriya Indonesia (AMLI) DKI Jalarta mendukung upaya Gubernur DKI, Anies Baswedan menggelar operasi terpadu penertiban reklame, khususnya reklame Media Luar Griya (MLG).

Demikian disampaikan Ketua AMLI DKI Jakarta, Nuke Mayasaphira. Menurutnya, penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap reklame MLG, sebagai upaya menegakkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

"Prinsipnya AMLI DKI mendukung Pemprov DKI dalam menegakkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame," kata Nuke di Jakarta, Kamis (1/11).

Sebelumnya, pada 19 Oktober 2018, Pemprov DKI melakukan penertiban bagi seluruh reklame MLG yang tidak memiliki izin atau ilegal dan reklame dimana izinnya telah habis masa berlakunya.

Lebih lanjut Nuke mengatakan, sebelum pelaksanaan penertiban reklame dilakukan, KADIN DKI dan AMLI DKI sudah memberikan masukan serta usulan terhadap rencana revisi penyempurnaan Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017 tersebut.

Usulan itu, kata dia, disampaikan ke pihak Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) yang ditunjuk oleh Wakil Gubemur DKI Jakarta sebagai tim pelaksanaan revisi dimaksud.

"Kami juga mengusulkan agar penertiban dilakukan setelah revisi penyempurnaan Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017 selesai, hal itu agar pola penataan bangunan reklame MLG menjadi lebih jelas di dalam menunjang estetika dan keindahan tata-ruang kota Jakarta," ujar Nuke.

Walaupun pelaksanaan penertiban reklame tetap dijalankan sebelum revisi Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017 diterbitkan, KADIN dan AMLI DKI, lanjut Nuke, pihaknya memberi usulan prioritas.

"Prioritas pertama, penertiban dilakukan terhadap reklame MLG ilegal, yaitu bangunan reklame yang berdiri di Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame sesuai Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017," jelas Nuke.

Kemudian usulan prioritas kedua, penertiban dilakukan terhadap reklame MLG ilegal, yaitu bangunan reklame yang berdiri namun belum pernah memiliki izin seperti TLB-BR, IMB-BR, PR.

Dan prioritas ketiga, penertiban terhadap bangunan reklame MLG, yang masa izinnya telah berakhir dan atau tidak dapat diperpanjang lagi sehubungan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam Peraturan Gubernur No. 148 Tahun 2017.

Nuke menambahkan, KADIN DKI dan AMLI DKI telah melakukan inventarisasi jumlah bangunan reklame di Jakarta melalui survei yang dilakukan pada bulan Oktober 2017, didapat jumlah keseluruhan bangunan reklame MLG dengan jumlah sekitar 2.400 reklame.

"Data tersebut dibuat untuk melengkapi dan yang tercatat di Pemprov DKI Jakarta, sebagai gambaran kecocokan jumlah antara reklame yang sesuai data dengan reklame yang ada di lapangan," pungkas Nuke.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...