logo

Setop Kasus Redistribusi Tanah, Bawaslu: Itu Program Jokowi-Ma'ruf

Setop Kasus Redistribusi Tanah, Bawaslu: Itu Program Jokowi-Ma'ruf

DEMOKRASI - Tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Bawaslu menjelaskan alasan dihentikannya pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran Ma'ruf Amin terkait redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. Bawaslu mengatakan yang disampaikan cawapres nomor urut 01 itu adalah program yang ditawarkan oleh paslon.

"Ternyata program itu apa yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin pada saat kampanye itu bagian dari program mereka," ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, saat dimintai konfirmasi, Jumat (30/11/2018).

Ratna mengatakan ucapan yang disampaikan Ma'ruf merupakan program kerja yang ditawarkan. Program pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu juga telah disampaikan kepada KPU.

"Jadi ada di dalam program yang disampaikan ke KPU, program Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata Ratna.

"Jadi ada di dalam program (paslon) yang disampaikan ke KPU. Jadi maksudnya itu bukan janji, kan yang dikhawatirkan kan itu adalah janji," sambungnya.

Ratna mengatakan Bawaslu telah meminta klarifikasi kepada pelapor hingga saksi yang diajukan oleh pelapor. Selain itu, Bawaslu telah membahas laporan ini dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) .

"Kita kan sudah klarifikasi pelapor kemudian saksi pelapor, kami juga sudah undang KPU. Setelah dibahas bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu mendengarkan keterangan, terutama KPU," tutur Ratna.

Seperti diketahui, Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran Ma'ruf Amin terkait redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. Kegiatan yang dilakukan Ma'ruf dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Pelaporan ini masuk dengan nomor laporan 15/LP/PP/RI/00.00/XI/2018.

Dalam kasus ini, Ma'ruf diduga melakukan pelanggaran saat safari politik. Laporan tersebut terkait pidato Ma'ruf saat tengah melakukan kunjungan dan bertemu dengan ribuan petani di Hall Alam Indah Lestari, Banyuwangi. Cuplikan videonya beredar dan menjadi acuan aduan pelapor bernama Andi Syamsul Bakhri.

Pelapor mempermasalahkan pidato Ma'ruf mengenai janji pembagian tanah bagi masyarakat melalui redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk janji dalam bentuk materi, yang dilarang dalam aturan pemilu.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sodik Mujahid, meminta Bawaslu menjelaskan alasan menghentikan kasus dugaan pelanggaran Ma'ruf Amin terkait janji redistribusi aset lahan. Ia juga meminta Bawaslu bersikap adil dalam menindaklanjuti laporan, baik terhadap Joko Widodo-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.

"Bawaslu harus menjelaskan secara logis dan berdalil di mana ketidakadaan pelanggarannya, terutama di mana tidak melanggar pasal tentang larangan calon menjanjikan pemberian materi," ujar Sodik.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...