logo

Timses Curigai Ada Pola untuk Jatuhkan Jokowi Lewat Poster 'Ilegal'

Timses Curigai Ada Pola untuk Jatuhkan Jokowi Lewat Poster 'Ilegal'

DEMOKRASI - Beberapa waktu belakangan, poster-poster petahana Joko Widodo yang tidak semestinya ditemukan di sejumlah daerah. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mencurigai ada pola terstruktur untuk menjatuhkan pasangan nomor urut 01 itu, khususnya Jokowi, lewat penyebaran poster-poster ilegal itu.

"Pola ini tampak terstruktur dan masif, penyebaran poster ilegal. Karena tidak dibuat oleh timses atau partai koalisi," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Sabtu (17/11/2018).

Alat peraga kampanye (APK) ilegal ini berawal dari ditemukannya poster hingga stiker di Jawa Tengah dengan gambar Jokowi memakai mahkota raja Jawa. Terdapat juga logo dan nomor urut PDIP. Pihak PDIP menemukan, pemasang APK se-antero Jateng tersebut merupakan simpatisan Jokowi.

Pendukung Jokowi yang tergabung dalam Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) itu mendapat upah di setiap pemasangan poster. Hanya, siapa dalang di balik penyebaran poster 'Raja Jokowi' belum diketahui.

"Banyak banner atau baliho, spanduk yang terpasang dalam dua jenis. Satu gambar Pak Jokowi mengenakan mahkota, kedua bergambar Pak Jokowi mengucapkan selamat hari Maulid," kata Karding.

"Dan kedua-duanya ini seolah-olah yang menyebarkan adalah kader PDIP atau institusi PDIP. Setelah kita cek ternyata itu tidak benar dan tidak ada kebijakan itu di PDIP," imbuhnya.

Timses menilai ada yang sengaja ingin membuat citra Jokowi menjadi jelek melalui penyebaran APK ilegal itu. Melalui cara tersebut, seakan-akan ingin memperlihatkan hanya PDIP yang mengusung Jokowi.

"Upaya ini dalam rangka membuat image bahwa seakan-akan Pak Jokowi hanya diusung oleh PDIP, yang faktanya ada sembilan partai pengusung-pendukung, dan memang ini upaya-upaya untuk menggerogoti, menggembosi Pak Jokowi," sebut Karding.

Pihak timses Jokowi-Ma'ruf menganggap pola terselubung ini sebagai black campaign. Selain di Jateng, kata Karding, metode serupa terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Barat dan Sumatera.

"Ini adalah black campaign yang telah dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Di Jateng diperkirakan ada 85 ribu yang terpasang, di Jawa Barat sedang dicek sedemikian rupa berapa jumlahnya tapi masif, dan ada yang menempatkan di tempat-tempat yang tidak pantas. Laporan dari Sumatera Utara juga ditemukan," jelas politikus PKB ini.

"Jadi jelas ini bukan kebijakan kita. Ini untuk mempengaruhi publik guna melemahkan dukungan masyarakat, terutama dari luar PDIP, terhadap PDIP," tambah Karding.

Sebelumnya diberitakan, timses Jokowi menemukan penyebaran poster Jokowi di Garut dipasang di tempat yang dilarang. Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf wilayah tersebut menemukan APK Jokowi dipasang di dekat masjid hingga ditancapkan pada pohon-pohon.

Timses Jokowi pun melakukan tindakan dengan mencabuti APK tersebut. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan Bawaslu.

Kemudian di Purwakarta, timses menemukan puluhan mobil angkot dipasangi stiker Jokowi. Selain bukan dari tim resmi, stiker hingga banner di angkot melanggar aturan dari Menteri Perhubungan. Bekerja sama dengan Dishub dan Satpol PP, timses Jokowi-Ma'ruf mencopot APK yang terpasang di angkot-angkot.

Terakhir, timses menemukan adanya poster-poster yang dipasang di pohon-pohon di Medan. Poster yang dipasang dengan cara dipaku di pohon dilarang. Timses pun tengah melakukan penelusuran.

Dari penelusuran sementara, terdapat pemodal untuk memasang atribut kampanye di tempat terlarang. Model APK nya pun hampir serupa, yakni hanya gambar Jokowi dan logo serta nomor urut PDIP.

"Kalau hasil investigasi sementara, ada orang yang bayar untuk orang yang masang-masang poster itu. Orang yang nyuruh memasang itu mengaku dari salah satu parpol pendukung kita. Padahal bukan. Jadi, terakhir malah kita ada indikasi ada cukong yang bayar ini. Ini lagi kita terus cari. Jadi ada pemodal yang modali, bahasanya cukong," ungkap Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong, Jumat (16/11).

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...