logo

Warga Minta Anies Ikut Selesaikan Sengketa Lahan di Pulau Pari

Warga Minta Anies Ikut Selesaikan Sengketa Lahan di Pulau Pari

DEMOKRASI - Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya berpangku tangan melihat sengketa lahan warga di Pulau Pari. Anies diminta ikut membantu warga menyelesaikan sengketa tersebut.

"Gubernur DKI Anies Baswedan juga perlu melakukan langkah menyelesaikan permasalahan warga Pulau Pari salah dengan satunya memberikan pengakuan dan perlindungan atas pengelolaan wisata pantai oleh masyarakat," kata pengacara publik LBH Jakarta, Nelson Simamora di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018).

Nelson menjelaskan, sengketa lahan di Pulau Pari terjadi akibat warga melakukan penolakan terhadap sertifikat-sertifikat yang tiba-tiba muncul atas nama perseorangan maupun korporasi pada tahun 2014-2015. Menurut Nelson, warga yang melalukan penolakan tersebut mengalami kriminalisasi.

"Warga kemudian melakukan penolakan-penolakan hingga terjadilah kriminalisasi terhadap aktor-aktor vokal di level warga," jelasnya.

Padahal, sambung Nelson, berdasarkan pemeriksaan Ombudsman RI, sertifikat-sertifikat tersebut cacat administrasi. Total ada 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dl Pulau Pari yang maladministrasi.

"Semua sertifikat muncul tanpa adanya pengukuran tanah sebagaimana wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Padahal, secara nyata tanah tersebut sudah lama dimiliki dan ditempati secara efektif oleh warga Pulau Pari," ujarnya.

Ketua Forum Peduli Pulau Pari (FP3) mengatakan, semua warga Pulau Pari menantikan perhatian dari Pemprov DKI. Mereka memastikan memiliki KTP dan KK DKI Jakarta.

"Sebetulnya kalau kami sadari kami ini asetnya Pemprov DKI. Kenapa saya bilang aset, kami punya KTP, kami punya KK. Nah selayaknya Pemprov DKI memberikan rasa aman kepada masyarakat jika memang kami dianggap aset Pemprov DKI," ucap Sahrul.

"Kami sangat miris ketika kami memperjuangkan hak kami tapi malah kena tipu muslihat dari korporat kami dipidanakan," tutur dia menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Selamatkan Pulau Pari juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Kepulauan Seribu. Koalisi itu menilai Polres Kepulauan Seribu diduga melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap sejumlah warga Pulau Pari.

Permintaan itu menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis Sulaiman bin Hanafi alias Katur, Ketua RW 04, Kelurahan Pulau Pari tidak bersalah atas tindakan pidana menyewakan tanah atau memasuki perkarangan milik Pintarso Adijanto. Vonis bebas juga diperoleh tiga nelayan warga Pulau Pari, yakni Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok dan Bahrudin alias Edo.

"Upaya kriminalisasi itu upaya pelemahan gerakan penolakan warga terhadap upaya perampasan lahan oleh konglomerat. Upaya itu sayangnya tidak berhasil, upaya ini dilakukan dengan tangan kekuasaan negara. Upaya itu harus dihentikan," ujar Nelson.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...