logo

Kontroversi Politis Reuni 212

Kontroversi Politis Reuni 212

DEMOKRASI - Acara Reuni Akbar Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018) lalu menjadi kontroversi. Gerakan tersebut dinilai bernuansa politis untuk Pilpres 2019.

Sejumlah politisi, baik dari kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin maupun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ramai-ramai memberikan komentar soal Reuni 212. Kubu Jokowi-Ma'ruf menilai gerakan Reuni 212 gerakan politik praktis untuk konsolidasi dukungan ke Prabowo-Sandi.

"Apa yang saya sinyalir, saya analisis selama ini terbukti, bukan. Bahwa itu tidak lebih dari sekedar konsolidasi politik," ujar Calon anggota legislatif (caleg) PDIP, Kapitra Ampera, saat dihubungi detikcom, Senin (3/12).

Kapitra mengaku memiliki bukti-bukti foto adanya peserta aksi yang membawa spanduk dengan tulisan 'Siap menangkan Prabowo-Sandi Pilpres 2019'. Foto itu kemudian dibagikan Kapitra kepada detikcom.

Foto peserta Reuni 212 yang dibagikan Kapitra kepada detikcom. (Dok. Istimewa)

Selain itu, menurut Kapitra, para undangan yang hadir mayoritas merupakan pendukung Prabowo, seperti Waketum Gerindra Fadli Zon, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga elite Partai Demokrat. Hal itu pun, menurutnya, menjawab kecurigaannya terhadap perhelatan yang digelar di Monas itu.

"Ini jelas konsolidasi politik untuk mendukung Prabowo. Lihat saja ada lagu, ujaran kebencian. (Yang hadir) Kelompok oposan semua. Jadi selama ini yang mereka bilang tidak, tidak, tidak itu bohong. Pembohong besar. Maka saya katakan jujur saja kalau ini mendukung Prabowo-Sandi, tapi kan waktunya belum bisa karena kampanye besar itu kan baru bulan Februari," tuturnya.

"Yang penting selama ini yang saya koreksi terbukti, bahwa itu konsolidasi politik. Ada sambutan ganti presiden, Prabowo Presiden. Ini orasi mengarah ke sana semua," imbuh Kapitra.

Senada dengan Kapitra, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari memandang Reuni 212 sebagai ajang kampanye terselubung bagi Prabowo Subianto. Selain kampanye, menurut Eva, ada seruan yang menjelek-jelekkan Presiden Jokowi sebagai capres petahana.

"Faktanya mereka kampanye, mengajak (masyarakat) memilih PS (Prabowo Subianto) dengan memburuk-burukkan Jokowi dan PDIP," kata Eva kepada detikcom, Senin (3/12).

Eva menganggap kubu Prabowo tak mampu berkampanye dengan benar. Eva menyayangkan terselipnya seruan-seruan yang menurutnya bersifat negatif di Reuni 212.

"Berkampanye dengan benar saja nggak mampu, gimana mau mengelola negara? Aturan dilanggar, nggak ngomong program, ada pengajian tapi ada juga maki-makian," ujar Eva.

Meskipun Reuni 212 dinilai Eva sebagai kampanye Prabowo, PPP selaku salah satu parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf yakin Reuni 212 tak akan menggerus elektabilitas Jokowi. Alasannya, yang ikut Reuni 212 tidak memilih Jokowi.

"Nggak juga (menggerus elektabilitas). Kalau soal elektabilitas, itu sesuatu yang sifatnya dinamis. Pak Jokowi bisa naik, bisa turun. Pak Prabowo juga bisa naik, bisa turun. Jadi nggak ada cerita menggerus elektabilitas," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

"Toh, pada umumnya yang berpartisipasi di Reuni 212 itu kan yang tidak memilih Pak Jokowi, yang sudah dihitung dalam elektabilitas Pak Prabowo," imbuh Arsul.

Namun tudingan Kapitra yang menyebut bahwa Reuni 212 merupakan konsolidasi politik untuk mendukung Prabowo dibantah Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212, Bernard Abdul Jabar. "Tidak ada kegiatan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu paslon presiden," kata Bernard kepada detikcom, Senin (3/12).

Bernard menegaskan, Reuni 212 tak memiliki kepentingan politik. Aksi tersebut murni sebuah gerakan umat.

"Ini kegiatan semata-mata karena tergeraknya hati manusia yang dipersatukan Allah SWT yang melihat keadaan negeri ini yang sudah tidak jelas," ujarnya.

Pembelaan bahwa Reuni 212 bukan agenda kampanye terselubung Prabowo juga datang dari Waketum Gerindra Fadli Zon. Tudingan Reuni 212 kampanye terselubung Prabowo dikatakan Fadli tidak berdasar.

"Saya pikir mereka ini salah paham, mereka ini gagal paham terhadap Reuni 212," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Menurut Fadli, pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal salah kaprah memberikan penilaian terhadap kegiatan 212 dan umat Islam. Karena itu, ia mengaku tak heran terhadap tudingan yang dilontarkan kubu Jokowi.

"Mereka juga gagal paham soal posisi umat Islam di Indonesia yang selalu dituduh intoleran, mau mendirikan negara Islam, dan macam-macam," sebut Wakil Ketua DPR itu.

"Selama pemerintahan Jokowi ini kan pendekatan terhadap umat Islam selalu salah karena dari sebuah frame berpikir dan logika yang salah. Jadi saya yakin ini memang template-nya seperti itu," tegas Fadli.

Sementara itu, PAN sebagai parpol pengusung Prabowo enggan ambil pusing terhadap tudingan Reuni 212 politis.

"Yo wis ben. Allah Maha Tahu," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Senin (3/12).

Dia mengatakan Prabowo hanya memenuhi undangan untuk hadir di Reuni 212. Kedatangan eks Danjen Kopassus itu, menurutnya, bukan dalam agenda kampanye.

"Yang jelas, Mas Bowo hadir di sana itu sebagai undangan. Diundang oleh para ulama dan habaib yang menjadi panitia. Kalau kampanye, dia tidak akan hadir sebagai undangan. Dia akan menjadi juru bicara utama. Sementara dalam Reuni 212 pembicara, khatib, yang memimpin zikir dan sebagainya banyak sekali, sejak waktu salat tahajud," tuturnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun turun tangan untuk mengusut dugaan pelanggaran kampanye di Reuni 212. Menggandeng Kejaksaan dan Kepolisian, Bawaslu akan memeriksa rekaman pidato Habib Rizieq Syihab yang diputarkan saat acara Reuni 212.

"Soal rekaman yang kemarin (Rizieq), akan kita cek bareng sama kepolisian dan kejaksaan," kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan, Senin (3/12).

"Diberikan waktu kepada mereka (Bawaslu DKI) untuk memeriksa bagaimana panitia melakukan acara tersebut. Nah, apakah ada ajakan untuk memilih, terus hal-hal lain, misal adakah visi-misi atau juga adalah bendera, dari pasangan nomor 02 apakah juga ada atributnya. Itu harus kita sampaikan bahwa tidak ada ya," imbuhnya.

SUMBER © DEMOKRASI.CO
Loading...

Komentar Pembaca

loading...